NERACA

  Jakarta – Pendapatan masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp7,5 juta perbulan. Malah masyarakat berpendapatan jumlah itu mencapai 60%. Hanya saja tingginya pendapatan tersebut baru tercapai pada 2020.

Berdasarkan analisis Jepang pada 2015, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia akan memiliki berpendapatan US$ 3.000 per tahun atau sekitar Rp 2,25 juta per bulan (kurs Rp 9000/US$). "Ada analisis dari Jepang yang menyebutkan penduduk Indonesia pada 2015 ke atas nanti itu lebih dari 100 juta berpendapatan diatas US$ 3.000 per tahun," kata Menko Perekonomian, Hatta Radjasa kepada wartawan di Jakarta,22/9

Menurut Hatta, catatan dari lembaga riset asal Inggris, Euromonitor, mengungkapkan pada 2020, pendapatan sekitar 60% penduduk Indonesia mencapai Rp 7,5 juta per bulan atau US$ 10.000 per tahun. "Pada 2020 diperkirakan Euromonitor, penduduk yang berpendapatan US$ 6.000 sampai US$ 10.000 itu 60-an % atau ada sekitar 8-9 juta rakyat Indonesia yang naik kelas menengah," ungkapnya

Lebih kata Ketua umum PAN ini, pertumbuhan kelas menengah masyarakat Indonesia sangat cepat. Hal ini bisa digunakan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, yaitu dengan meningkatkan konsumsi masyarakat. "Mereka memerlukan belanja. Artinya Indoneisa harus memanfaatkan dan efisiensi tata perdangangan dalam negeri kalau terjadi perlambatan pada pertumbuhan AS-Eropa, yang kena duluan China dan India, lalu ekspor kita terganggu, maka Indonesia harus memanfaat kan pasar domestiknya," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Hatta, pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan investasi di tanah air sehingga industri manufaktur dalam negeri terus bergerak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta luar negeri. "Kita jaga tata niaga agar antar pulau disparitas perdagangan antar pulau terkendali, jangan ada gubernur dan bupati yang memungut biaya-biaya perdagangan dan sebagainya. Kalau itu efisien, maka saya yakin mesin-mesin produksi kita manufaktur kita akan tetap bekerja walaupun ekspor di negara-negara tertentu terganggu di samping diversikasi usaha kita untuk ekspor," tandasnya.

Sebelumnya, kalangan dunia usaha mengkritik terlalu banyaknya PNS. Sehingga menjadi penghambat investasi. "Terlalu banyak PNS yang ganggu birokrasi. Hambatan (investasi) terberat dalam birokrasi," kata Ketua umum HIPMI, Erwin Aksa.

Menurut Erwin jumlah PNS berlimpah dan tidak diimbangi dengan kompetensi memadai, ini justru menjadikan birokrasi tidak eifisien. Hingga kini total PNS hampir mencapai 4,7 juta orang. "Efisiensi birokrasi di daerah muncul. Hingga adanya biaya orperasional yang tidak untuk investasi. PNS sampai saat ini masih bersifat feodal," paparnya.

Untuk itu perlu dibutuhkan perampingan struktur PNS. Restrukturisasi penting agar mendorong pengusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. "Yang harus dilakukan PNS yang ada kemampuan ditingkatkan. Kompetensi diperbanyak. Harus ada terobosan besar-besaran. Kita mencari kualitas dan kompetensi, bukan volume yang selama ini menjadi beban," imbuhnya. **cahyo