NERACA

Jakarta –Pemerintah dikabarkan telah menyiapkan aturan baru yang memungkinkan para insinyur muda (fresh graduate) menerima “insentif tunai” sebesar Rp 100 juta selama setahun, sebagai renumerasi tambahan yang diharapkan mampu meningkatkan minat dan ketertarikan mereka untuk serius bekerja dan meniti karier di bidang keteknikan. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi para lulusan perguruan tinggi yang bergelar Sarjana Teknik.

“Aturan rincinya sudah mulai digodok. Tapi yang jelas, ini bukan lagi sekadar wacana. Sudah dimatangkan. Mudah-mudahan bisa diterapkan mulai tahun 2016. Kami di Persatuan Insinyur Indonesia (PII)  sangat mengapresiasi hal ini, karena dapat menjadi perangsang bagi para insinyur muda untuk sungguh-sungguh menekuni dan berkarier di bidang engineering,” kata Djoko Santoso, anggota Dewan Pakar PII yang juga Ketua Tim Pembina Implementasi Undang-undang Keinsinyuran, dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/5).

Ketua Umum PII, Bobby Gafur Umar pada kesempatan yang sama usai acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan KongresLuar Biasa PII di Jakarta, Sabtu, menyebut kebijakan pemerintah inisebagai sebuah‘terobosan yang sangat jitu’untuk meningkatkan minatdan ketertarikan para insinyur muda agar tidak ‘menyeberang’ kebidang pekerjaan lain.

Adalah Persatuan Insinyur Indonesia yang sejak beberapa waktu laluterus mendorong dikeluarkannya aturan tentang pemberian insentif bagi para insinyur muda tersebut. Menurut Bobby, kriteria rinci tentang para insinyur muda yang  berhak menerima insentif tersebut, saat ini sedang dikaji. “Tapi secara umum dapat kami katakan bahwa penerima insentif ini nantinya adalah para lulusan baru perguruan tinggi di bidang teknik yang memang mampu membuktikan diri bekerja serta memiliki tugas utama dalam bidang keteknikan. Misalnya, mendesain gambar teknik, merancang mesin, dan sebagainya.  Tentu, bidang pekerjaan mereka juga harus sesuai, misalnya di bidang infrastruktur, industri, atau sejenisnya,” ujar Bobby.

“Kita semua tahu, sekarang ini sangat banyak sarjana teknik atauinsinyur yang justru tidak meniti karier yang  sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Faktanya, saat ini hanya 45 persen insinyur atau sarjana teknik Indonesia yang bekerja sesuai bidang studi yang ditempuhnya,” katanya lagi.

Kondisi demikian, menurut dia, lebih terkait denganketersediaan lapangan kerja serta persaingan paket renumerasi yang ditawarkan oleh bidang selain keteknikan. “Mereka lebih memilihberkarier dan bekerja di bidang yang tidak berhubungan denganketeknikan karena tawaran renumerasinya lebih tinggi,” kata Bobby.

Data PII menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhanpembangunan 5 tahun kedepan, setidaknya dibutuhkan hampir 250 ribu insinyur dan sarjana teknik baru sementara perkiraan lulusan barukita hanya mampu mencapai sekitar setengahnya.  Artinya, ada sekitar 120 ribu posisi insinyur yang tidak dapat diisi kecuali mendatangkaninsinyur ‘impor’. “Situasi inilah yang dikhawatirkan PII. Ketimpangan jumlah insinyur yang terjadi saat ini tidak dapat diatasi hanya dengancara-cara biasa. Perlu dicarikan terobosan yang berani dan tepatsasaran. Karenanya, inisiatif Pemerintah kali in sungguh kami apresiasi,” kata Bobby.

Bobby juga menyampaikan ihwal lain yang terkait dengan profesi insinyur. Menurut Bobby, PII juga mendesak pemerintah untuk mempercepat penerbitan peraturan pelaksana bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Dengan peraturan pelaksana tersebut, para insinyur Indonesia tidak lagi memiliki celah untuk ‘bermain-main’ dengan profesi mereka. Undang-Undang dan peraturan pelaksana tersebut nantinya akan mengawal serta memagari praktek keinsnyuran di Indonesia, agar segala mala-praktek yang terkait pada profesi insinyur tak lagi terjadi.

“Harusnya, berdasarkan Undang-undang, peraturan pelaksana itu sudah diterbitkan paling lama dua tahun setelah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 terbit. Jadi paling lambat Maret tahun depan. Peraturan pelaksana ini sangat penting. Kalau peraturan pelaksana sudah ada, insinyur Indonesia akan berpijak pada dasar hukum yang kuat untuk menjalankan profesi mereka. Tidak bisa lagi, dan jangan mempermainkan profesi,” katanya.

Dijelaskan oleh Bobby Gafur Umar, keberadaan perangkat perundangan yang akan memayungi praktek keinsinyuran, sanga tpenting. “Banyak aspek yang diatur dengan perangkat perundangan tersebut,” katanya. Antara lain adalah aspek registrasi dan sertifikasi profesi insinyur, dua hal yang sangat strategis dalam rangka pengembangan sumber daya keinsinyuran di Indonesia. Registrasi dan pengembangan sumber daya keinsinyuran tersebut, menurut Bobby, sangat relevan jika mengingat tahun 2015 merupakan saat dimulainya ASEAN Economic Community; yang harus dipandang sebagai kesempatan emas bagi insinyur Indonesia untuk unjuk prestasi di kawasan ASEAN. “UU ini juga memberikan kesetaraan hak, termasuk upah, bagi insinyur Indonesia terhadap insinyur asing,” ujarnya.