Hasil Uji BPOM Diserahkan ke Polri - Isu Beras Plastik

 

 

NERACA

 

Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga mengatakan bahwa hasil uji sampel dari beras plastik telah diserahkan ke pihak Kepolisian RI. "Hasil uji sampel sudah kami berikan kepada Polri untuk ditindaklanjuti, namun hasilnya tidak bisa kami sampaikan," ujar Roy di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5).

Namun Roy menegaskan bahwa Badan POM hanya memberikan hasil uji laboratorium atas sampel beras yang disinyalir terbuat dari plastik itu, bukan memberikan rekomendasi. Dirinya mengatakan bahwa sampel beras tersebut diuji kandungannya untuk mengetahui apakah terdapat bahan material plastik atau tidak.

Sebelumnya, warga Indonesia dikagektan oleh adanya temuan beras sintetis yang diduga kuat terbuat dari plastik dan disinyalir diimpor dari Tiongkok. Menyikapi masalah beras sintetis ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat sabar dan tidak gegabah dalam menanggapi kasus beras sintetis.

Jokowi juga meminta media untuk tidak membesar-besarkan masalah beras sintetis karena masih dalam tahap penelitian para ahli. "Kamu enggak usah gede-gedein, wong di satu tempat saja kok. Ini baru dilihat di labnya IPB, di labnya BPOM. Kalau sudah kami simpulkan, baru kita bicara. Jangan semua bicara, semua bicara, tetapi membesarkan masalah saja," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan akan mencari akar masalah beras sintetis tersebut. "Yang paling penting, akar masalahnya apa? Dicek bener. Apakah hanya di Bekasi atau hanya di satu warung saja? Motivasinya apa?" katanya.

Jokowi meragukan peredaran beras plastik tersebut dilatarbelakangi mencari keuntungan karena harga plastik lebih mahal daripada beras. "Secara logika, enggak masuk kalau motifnya mencari untung karena harga plastik lebih mahal dari beras," katanya.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Yusni Emilia Harahap mengatakan kasus beras sintetis perlu dituntaskan agar tidak meresahkan masyarakat dan pedagang. Kasus ini juga menunjukkan bahwa keamanan dan tata niaga pangan perlu diperbaiki. Asal-usul semua beras yang beredar harus bisa ditelusuri melalui pendaftaran merek dan pelaku usaha. Lokasi pengemasan beras pun harus terdaftar sehingga terkontrol.

Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nellys Soekidi serta Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Ngadiran mengatakan, kasus beras sintetis menyebabkan pendapatan pedagang beras turun sekitar 30 persen. Banyak konsumen yang memilih membeli beras hanya di toko modern daripada di pasar tradisional.

 

BERITA TERKAIT

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…