NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu bertransformasi karena terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu dibenahi secara struktural. "Kontribusinya terhadap pembangunan daerah masih rendah yang tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif yakni baru mencapai 26 persen," kata Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV OJk Heru Kristiyana saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/5).

Selain itu, lanjut Heru, tata kelola, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan infrastruktur BPD juga belum memadai yang kemudian memicu peningkatan kredit bermasalah segmen produktif. Heru menambahkan, daya saing BPD masih rendah karena produk dan mutu pelayanan belum memadai. "BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural tersebut dan memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah ke depan," ujar Heru.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank PembangunanDaerah (ASBANDA) telah menyusun kerangka Program Transformasi BPD yang holistik dan seimbang antara aspek bisnis, risiko dan pendukung (fondasi).

Heru menuturkan, visi dari Program Transformasi BPD adalah menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan. "Melalui program transformasi dimaksud, diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya dan sebagai grup bank terbesar, terbaik dan terkuat di industri perbankan nasional," kata Heru. Program Transformasi BPD itu sendiri rencananya akan diluncurkan di Istana Merdeka pada 26 Mei 2015.

Pengamat perbankan Doddy Arifianto menilai program bank pembangunan daerah (BPD) Regional Champion diyakini akan sulit tercapai dalam waktu dekat. Sebab, sampai saat ini masih banyak BPD yang didera masalah mendasar permodalan yang lemah. Kenyataan ini Menurut Doddy, hingga saat ini peran BPD dalam struktur perbankan di Indonesia tidak jelas. "Mau disebut bank perkreditan rakyat (BPR) bukan. Disebut sebagai Bank Umum, performa intermediasi mereka masih kalah dari bank-bank nasional yang sudah banyak beroperasi hingga berbagai daerah," kata Doddy.

BPD sebetulnya bisa berperan semaksimal mungkin untuk memberikan pembiayaan bagi kegiatan usaha dari berbagai badan usaha milik daerah (BUMD). Nyatanya, belum ada insentif bagi BPD yang masih lemah untuk lebih berperan optimal dalam fungsi tersebut. "Akibatnya fungsi ini banyak juga diisi oleh bank-bank nasional," ujar pria yang juga Kepala Subdivisi Risiko Perekonomian dan Sistem Perbankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

Praktis dari 26 BPD yang ada saat ini, baru Bank Jabar Banten, Bank Jatim dan Bank DKI yang memiliki kiprah menonjol. Sebagian besar BPD yang lain masih diderah masalah permodalan. "Bahkan banyak BPD yang cuma berperan sebagai kasir bagi pemerintah daerah," pungkas Doddy.

Pengamat ekonomi dari The Indonesia Economic Intelligence IEI Sunarsip mengatakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus melakukan perubahan mendasar jika ingin menjadi pemenang regional. Pasalnya menurut dia, selama ini BPD selalu beralasan tidak bisa bersaing dengan bank umum karena masalah modal/ “Masalah ini harus ditangani secara nasional. Karena dengan begitu maka akan ada jalan keluarnya, terbukti di Jerman bank pembangunan daerah mereka bisa menguasai mayoritas pasar lokal,” kata Sunarsip .