NERACA

Jakarta - Proyek pembangunan listrik 35.000 Megawatt (MW)  membawa dampak positif bagi pengembangan  infrastruktur pendukung gas. Apalgi pemerintah telah menandatangani tiga kontrak jual beli gas bumi senilai US$ 299 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun selama kontrak berlangsung. 

“Apalagi gas makin dikembangkan pemerintah, ini membuat kita makin optimis merebut pangsa pasar nasional,” kata Direktur Pemasaran PT Pratiwi Putri Sulung (PPS) Badrudin yang ditemui wartawan di sela-sela di Konvensi Migas  Indonesian Petrolium Association  (IPA) di Jakarta, Jumat (22/5).

Program pemerintah mengembangkan gas, kata Badrudin lagi justru mendorong beberapa proyek infrastruktur gas kota oleh Pertagas yang ditargetkan sampai 2 juta sambungan. “Tentu ini pasar yang prospektif. Belum lagi dari PGN yang juga menargetkan satu juta sambungan ke rumah tangga,” tambahnya.

Menurut Badrudin, perusahaannya merupakan  perekayasa metering gas sistem. Produk ini mencakup beberapa tipe,  turbine meter, volume corector, ultrasonic flowmeter dan regulator. “Perangkat ini kita tawarkan  kepada konsumen, mulai dari pembangunan SPBG, Industri dan gas rumah tangga. Yang kita tawarkan adalah sistemnya,” terangnya.

Badrudin memberi contoh pembangunan jaringan gas kota di Bekasi, pihak ikut menjadi pemasok dan perekayasa jaringan gas kota yang mengaliri sekityar 4000 rumah tangga. “Kita bekerja sama beberapa perusahaan termasuk Pertagas.,” tuturnya.

Saat ditanya  berapa proyek yang digarap 2014, Badrudin menjelaskan  pada 2014 ada sekitar 153 unit metering gas sistem yang terpasang. “Untuk 2015, kita menargetkan lebih dari itu. Makanya terus kita genjot,” ucap lelaki asal Semarang itu.

Seperti diketahui, kontrak jual beli gas tersebut merupakan bagian dari proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Dari proyek itu terdapat 13.400 MW yang akan menggunakan bahan bakar gas. Pada 2014 lalu, pasokan gas untuk domestik mencapai 59,8 persen sementara untuk ekspor sebesar 40,20 persen. Sedangkan pada tahun ini, pemanfaatan gas untuk domestik diperkirakan akan naik menjadi 62,7 persen, sedangkan untuk ekspor akan turun menjadi 37,3 persen.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan sebanyak 109 proyek masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt periode 2015 hingga 2019. Daftar proyek pembangkit 35.000 MW tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 0074.K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024.

Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.585 MW yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW di antaranya akan dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dan 35 proyek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN. Secara lokasi, Jawa-Bali terdapat proyek pembangkit berkapasitas 18.697 MW, Sumatera 10.090 MW, Sulawesi 3.470 MW, Kalimantan 2.635 MW, Nusa Tenggara 670 MW, Maluku 272 MW, dan Papua 220 MW.

Total kebutuhan pendanaan selama periode 2015-2019 itu adalah Rp1.127 triliun yang terdiri atas PLN Rp512 triliun dan swasta (IPP) Rp615 triliun. Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp313 triliun. Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan. Publikasi juga menunjukkan dari 74 proyek IPP, sebanyak 21 berkapasitas 10.348 MW di antaranya tengah berlangsung proses pengadaannya yakni sudah melewati masa pendaftaran.

Lalu, 16 proyek IPP berdaya 4.648 MW sudah dibuka pengadaannya melalui penunjukkan langsung mengacu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik. Sisanya, sebanyak 37 proyek IPP berkapasitas 10.908 MW akan dibuka pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Sedangkan, dari 35 proyek yang dikerjakan PLN, delapan proyek berkapasitas 2.301 MW di antaranya sudah berlangsung proses pengadaannya dengan metoda pelelangan.

Sementara, 27 proyek lainnya dengan kapasitas 8.380 MW akan dibuka proses pengadaan dengan mekanisme pelelangan juga. Proyek 35.000 MW tersebut merupakan upaya memenuhi kebutuhan listrik sebesar 7.000 MW per tahun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen.

Sesuai RUPTL 2015-2024, pemerintah memproyeksikan beban puncak listrik dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,1 persen pada 2015 akan mencapai 36.787 MW, pada 2019 bakal 50.531 MW dengan pertumbuhan ekonomi 7,1 persen, dan 2024 74.536 MW dengan asumsi pertumbuhan 7 persen. Saat ini, kapasitas terpasang nasional adalah 50.000 MW. Dengan tambahan 35.000 MW, maka rasio elektrifikasi meningkat dari 84 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019.