Perombakan Direksi BUMN Dirahasiakan

NERACA

Jakarta – Wacana perombakan kabinet atau reshuffle dikabarkan bakal berimbas juga pada pergantian jajaran Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara. Hanya saja, kapan terjadinya reshuffle cabinet dan perombakan direksi BUMN pemerintah masih merahasiakannya. "Saya tidak perlu ngomong sesuatu yang tidak perlu saya bicarakan walaupun saya tahu, tidak semua harus saya bicarakan,” kata Menteri BUMN ad interim Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,22/9

Diakui Ketua umum PAN ini, pihaknya mengaku sudah mengetahui rencana ini namun tidak mau membuka karena itu hak presiden. Apalagi kalau ada kabar pergantian direksi, pasti siap siaga. “Masak saya harus ngomong direksi BUMN diganti, nanti semua orang itu berjaga-jaga," tambahnya

Hatta hanya menyarankan masyrakat sebaiknya hanya meramal dan memprediksi saja menteri-menteri mana saja yang bakal diganti. "Lebih bagus kita menebak-nebak daripada diomongin," imbuhnya.

Yang jelas Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar yang masih kemungkinan terkena reshuffle kabinet. Karena itulah makanya Menteri BUMN yang baru akan melakukan perombakan direksi dan komisaris. Hanya saja, pergantian direksi dan komisaris BUMN harus sesuai dengan UU BUMN tak bisa main copot. “Mekanisme penggantian menteri tidak bisa disatukan atau disamakan dengan mekanisme penggantian Direksi BUMN karena UU yang mendasarinya berbeda," kata

mantan Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu kepada wartawan di Jakarta,22/9

Menurut Said Didu, pergantian direksi BUMN tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa alasan yang jelas. Pasalnya, masa jabatan direksi diatur dalam Undang-undang (UU) BUMN. "Penggantian menteri langsung diatur dalam UUD dan UU Kementerian yang intinya bahwa penggantian Menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sedangkan mekanisme penggantian Direksi BUMN diatur dalam UU BUMN," ujarnya

Said menambahkan dalam UU BUMN disebutkan masa jabatan Direksi BUMN adalah 5 tahun, namun bisa diganti sebelum masa jabatan habis dengan menyebutkan alasan penggantian tersebut. Jika direksi tersebut keberatan dicopot sebelum waktunya, ia punya hak untuk menggugat. "Tidak sedikit mantan Direksi BUMN yang menggugat jika dilakukan penggantian tidak sesuai dengan UU. Dalam UU disebutkan bahwa selain organ korporasi tidak bisa intervensi. Organ korporasi adalah RUPS, Dekom, dan Direksi," ucapnya.

Alasan-alasan yang bisa menyebabkan pergantian direksi, kata Said, salah satunya adalah kinerja yang tidak sesuai dengan kontrak. Atau memang direksi yang bersangkutan menerima untuk diganti.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Tapi tak hanya menteri, direksi-direksi BUMN juga bakal dirombak dengan tujuan mempercepat akselerasi ekonomi.

"Jadi begini presiden pasti punya prioritas. Saya bicara dengan presiden kemarin dan presiden menyatakan begini: Saya akan melakukan reshuffle sekali ini lagi dan sekali ini saja. Kenapa? Supaya sisa 3 tahun ke depan bisa full speed," jelas pemilik Para Grup ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Tapi tak hanya menteri, direksi-direksi BUMN juga bakal dirombak dengan tujuan mempercepat akselerasi ekonomi. "Jadi begini presiden pasti punya prioritas. Saya bicara dengan presiden kemarin dan presiden menyatakan begini: Saya akan melakukan reshuffle sekali ini lagi dan sekali ini saja. Kenapa? Supaya sisa 3 tahun ke depan bisa full speed," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…

Berlakukan WFH, Bhinneka.com Pastikan Aktivitas Pengantaran Berjalan Terkendali

    NERACA   Jakarta - Demi mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di mana keselamatan karyawan menjadi prioritas Bhinneka.com. Kini Bhinneka.com…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…

Berlakukan WFH, Bhinneka.com Pastikan Aktivitas Pengantaran Berjalan Terkendali

    NERACA   Jakarta - Demi mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di mana keselamatan karyawan menjadi prioritas Bhinneka.com. Kini Bhinneka.com…