NERACA

Jakarta - Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menilai belum ada penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis energi khususnya minyak dan gas bumi (migas). Menurut dia, perlu adanya pemhaman tentang krisis migas, karena membutuhkan penanganan khusus tidak seperti penurunan produksi migas biasa. “Apabila ada orang sakit, dia keadaan kritis masuknya ke ICU, tapi kalau sakit biasa masuknya poliklinik,” kata Kardaya, di Jakarta, Rabu (21/5).

Menurut Kardaya, pemilihan cara penanganan sangat penting karena menjadi kunci pengentasan krisis. Namun, saat ini ia melihat pemerintah belum serius menangani krisis tersebut. " Ini penting, menurut saya bisa berbeda, saat ini masuk ICU tapi diobatinya vitamin biasa, kita hanya melakukan perbaikan-perbaikan, yang kita berikan hal biasa memperbaiki ini," tuturnya.

Kardaya mengungkapkan, salah satu hal yang belum diseriusi pemerintah dalam menangani krisis migas adalah eksplorasi dan kemudahan perizinan. "Inilah kami sampaikan perlu melakukan kalau mau selamat, eksplorasi belum menyentuh virgin based. Kalau mau perizinan hillangkan perizinan, ini yang perlu diterapkan bukan perbaikan biasa," tukasnya.

Dia menambahkan, pemindahan perizinan sektor minyak dan gas ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilakukan pemerintah baru-baru ini juga tidak membantu memperbaiki kondisi industri sektor minyak dan gas di Indonesia. Pasalnya, perizinan tersebut diurus oleh pihak-pihak yang belum mengerti mengenai kondisi sektor minyak dan gas di Indonesia. "Dipindahkan lebih parah lagi, karena yang dihadapi belum mengerti. Bisa jadi yang tadinya lama perizinan, bisa jadi lama sekali," terangnya.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah segera melakukan berbagai terobosan dalam industri minyak dan gas. Salah satu contohnya adalah dalam perizinan cost recovery dihilangkan serta tidak perlu ada izin tender. "Perizinan masih hanya sekedar perbaikan, kalau mau perbaikan perizinan hilangkan cost recovery, tidak perlu ada izin tender dan lain-lain. Bukan pemikiran biasa, dikasih aspirin, vitamin. Kita DBD, kalau tidak diinfus, mati orangnya. Ini kalau tidak di-breakthrough mati juga industrinya," pungkasnya.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto memiliki kiat agar Indonesia terbebas dari ancaman krisis energi, seperti yang dikhawatirkan belakangan ini. Dwi Soetjipto mengatakan, perlu pembangunan fasilitas untuk meningkatkan ketahanan energi seperti pembangunan dan meningkatkan kehandalan kilang dan tangki timbun Bahan Bakar Minyak (BBM). “Itu bagaimana kami mengambil added value sebanyak-banyaknya. Revitalisasi kilang yang ada, dan membangun yang baru. Termasuk oil tank,” kata Dwi.

Menurut Dwi, dengan fasilitas tersebut, risiko Indonesia mengalami krisis energi khususnya BBM dapat berkurang. "Jadi kita tak terlalu dipepet posisi krisis," ungkap Dwi. Ia menambahkan, untuk sumber dana pembangunan fasilitas tersebut bisa berasal dari internal Pertamina atau menggandeng mitra. "Kalau bisa pertamina berinvestasi sendiri, ya dilakukan. Kalau tidak kami harus menggandeng mitra strategis," pungkasnya.

Mantan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Susilo Siswoutomo pernah mengatakan, biaya membangun tangki timbun untuk ketahaan energi mencapai US$ 45 miliar. Angka itu dirumuskan di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Di sisi lain, Direktur FITRA, Uchok Sky Khadafi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membohongi rakyat dengan berkata jika pembelian minyak mentah ke negara Angola akan mendapat diskon US$ 15 per barel. "Dari surat terakhir kesepakatan itu, Angola mematok harga minyaknya sama dengan harga minyak pasaran internasional," ungkapnya.

Bila memang Indonesia dapat diskon dari negara Afirka tersebut, Uchok menantang Jokowi untuk beli minyak sebanyak-banyaknya. Selain itu, Uchok mengungkapkan, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Angola telah terjalin, tentunya hal itu akan dimanfaatkan oleh mafia migas meraih keuntungan. "Kalau benar diskon, beli dong minyak yang banyak, terus disimpan di kilang-kilang minyak internasional," tegas Uchok menantang Jokowi.