NERACA

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mempertanyakan kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang sudah harus beroperasi mulai 1 Juli 2015. "Sesuai amanah UU SJSN (Ssitem Jaminan Sosial Nasional), BPJS TK sudah mulai beroperasi pada 1 Juli 2015," kata Irgan Chairul Mahfiz pada diskusi "Tarik Ulur Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (21/5).

Menurut Irgan, menjelang beroperasinya BPJS TK yang memberikan jaminan hari tua kepada para pekerja, sampai sampai saat ini besaran iuran jaminan pensium BPJS TK belum ditetapkan, karena belum adanya kesepakatan antara Pemerintah dan lembaga pengelola BPJS.

Iuran penetapan pensiun wajib BPJS, menurut dia, sebesar delapan persen dari gaji pegawai, tapi formulanya belum mencapai kesepakatan. "Penetapan iuran pensiun wajib sebesar delapan persen belum putus, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) iuran jaminan pensiun belum menyertakan persetujuan Kementerian Keuangan," katanya.

Irgan menjelaskan, RPP iuran jaminan pensiun mestinya sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan sebelum diserahkan ke Presiden. Dalam diskusi yang berkembang dari iuran pensiun wajib, sebesar lima persen dibayar oleh pemberi kerja serta tiga persen menjadi beban tenaga kerja.

Pengamat Jaminan Sosial, Hery Susanto, yang juga Direktur Komunal menambahkan, menurut perhitungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), besaran iuran wajib yang dinilai pas adalah empat persen. Jika Pemerintah menetapkan iuran wajib pensiun sebesar delapan persen dari gaji tenaga kerja, kata dia, maka dinilai memberatkan pekerja swasta.

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia BPJS TK, Abdul Latif Algaf menambahkan, iuran wajib pensiun sebesar delapan persen tidak akan mematikan dana pensiun swasta. "BPJS menawarkan manfaat dasar sehingga tidak ada kompetisi dengan swasta," katanya.

Dalam kesempatan sebelumya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengatakan perlindungan program BPJS ketenagakerjaan yang sebelumnya terdiri dari jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), dan jaminan hari tua (JHT), akan dilengkapi dengan jaminan pensiun bagi pekerja. “Kesiapan ini yang utama berupa kesiapan regulasi pendukung, saat ini masih dalam tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” kata.

Dia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan juga telah mempersiapkan program-program kerja strategis untuk mendukung kesiapan beroperasi penuh. Dari sisi kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memperkuat kemitraan dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah, seperti kerja sama dengan 235 pelayanan satu pintu terpadu (PSPT) di seluruh Indonesia. Bahkan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan 12 mitra perbankan dan nonperbankan untuk mendukung kemudahan akses bagi peserta.

Terkait kinerja, Elvyn mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan akan menggenjot investasi di sektor properti. Pihaknya akan meningkatkan nilai investasi properti dari sebelumnya 5% menjadi 30% dari total investasi. Elvyn menuturkan, pihaknya mengalokasikan dana mencapai Rp46 triliun untuk investasi. Dari total dana itu sekitar Rp27 triliun akan dialokasikan untuk investasi tidak langsung, sementara sisanya Rp19 triliun akan diinvestasikan langsung seperti untuk pembangunan rumah susun dan rumah pekerja.

Pada kuartal I/2015 BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan pertumbuhan total dana investasi sebesar 22,93% atau mencapai Rp195,35 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp158,91 triliun. Sementara alokasi aset pada kuartal I/2015 meliputi instrumen surat utang (44,4%), deposito (28,21%), saham (19,36%), reksa dana (7,43%), dan investasi langsung (0,59%).