NERACA
Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Bengkulu segera memperkenalkan sumber pembiayaan baru bagi pemerintah provinsi berupa obligasi daerah.
"Ini bisa menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi bisa melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor dengan memanfaatkan sumber pembiayaan ini," kata Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Fauzi Nugroho di Bengkulu, Kamis (21/5).
Menurut Fauzi, obligasi daerah akan diperkenalkan melalui kegiatan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang akan diselenggarakan awal semester kedua 2015."Kita sedang merancang PKR, obligasi daerah akan kita 'launching' saat itu, OJK akan ajak gubernur bisa memanfaatkan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan," ujar dia.
Obligasi daerah merupakan surat utang atau pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah daerah dengan jangka waktu tertentu.
"Dari sini pemerintah mendapatkan kelonggaran penganggaran untuk membiayai pembangunan, dan masyarakat juga mendapatkan keuntungan dengan membeli obligasi tersebut," jelas Fauzi.
Setelah OJK memperkenalkan obligasi daerah kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, tidak serta merta pemerintah setempat bisa menerbitkan surat utang tersebut.
Dia pun menyebutkan ada tahapan pemerintah daerah bisa menerbitkan obligasi daerah, tahapan pertama, tim verifikasi akan menghitung kesanggupan daerah untuk membayar kembali dari obligasi yang diterbitkan.
"Kami akan melihat unsur apa yang bisa menjadi pengembalian ke masyarakat yang membeli surat utang, setelah itu baru ditentukan layak atau tidaknya, dari hasil verifikasi nanti akan diketahui berapa surat utang yang boleh diterbitkan oleh pemerintah daerah," imbuhnya. Ant
NERACA Jakarta - Langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,…
NERACA Sukabumi - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024, merupakan laporan penyelenggaran pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran…
NERACA Tangerang - Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono berharap adanya gerakan sinergitas reformasi agraria di Indonesia bisa menjadi…
NERACA Jakarta - Langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,…
NERACA Sukabumi - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024, merupakan laporan penyelenggaran pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran…
NERACA Tangerang - Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono berharap adanya gerakan sinergitas reformasi agraria di Indonesia bisa menjadi…