NERACA

Palembang - Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memperkuat kapasitas satuan tugas (satgas) pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah(KJKS) yang tersebar di berbagai provinsi.

Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan UKM Rosdiana Veronica Sipayung mengatakan pihaknya menggelar acara Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Perkuatan Kapasitas Satgas Pengawas KSP/KJKS di Palembang, Sumatera Selatan.

"Satgas pengawas KSP/KJKS sangat penting perannya dalam mendukung berkembangnya koperasi di sektor keuangan di Indonesia dan meminimalisasi penyimpangan yang mungkin terjadi pada KSP/KJKS karena lingkup kerjanya salah satunya menggalang dana anggota," katanya, Kamis (21/5). 

Apalagi sampai saat ini belum ada lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan yang khusus dibentuk untuk koperasi. Di sisi lain, KSP/KJKS perkembangannya semakin pesat dari hari ke hari bahkan mendominasi jenis usaha koperasi yang ada di Tanah Air sehingga penyimpangan semakin rawan terjadi.

"Oleh karena itu, kami berupaya untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi para satgaswas koperasi yang akan diterjunkan langsung di lapangan," ujar Rosdiana.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan Drs H. Ahmad Rizali M.A. mengatakan Provinsi Sumsel sendiri telah mengangkat 126 satgas pengawas KSP/KJKS yang akan ditugaskan di 18 kabupaten/kota di wilayah itu. 

"Di Palembang satgas pengawas KSP/KJKS sudah di SK-kan. Di Sumsel ini merupakan hal baru sehingga kita perlu dalami dan ketahui aturan main dari ini semua," ujarnya.

Dia pun menyadari pentingnya peran satgas pengawas yang diangkat dari para PNS di lingkungan kabupaten di wilayah itu untuk mengawasi operasional KSP/KJKS agar tidak menyimpang dalam melayani anggota.

Pihaknya juga memint pemerintah pusat untuk memperjelas sistem penggajian bagi para satgas pengawasan KSP/KJKS tersebut. Ant