NERACA

Jakarta - Langkah Bank Indonesia melonggarkan kebijakan ketentuan GWM-LDR, ketentuan loan to value (LTV) untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) serta untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB-), mendapat apresiasi anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. “Saya mengapresiasi Bank Indonesia yang melakukan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan LTV (loan to value) di bidang property dan kendaraan bermotor,” kata Misbakhun, dalam keterangan resmi yang diterima, kemarin.

Menurutnya, pelonggaran aturan LTV tersebut membuktikan bahwa BI peka terhadap permasalahan pertumbuhan saat ini dan ingin memberikan dukungan kepada pemerintah untuk bisa mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di kuartal yang kedua. “Aturan BI yang nantinya akan melonggarkan LTV harus dimanfaatkan dengan baik oleh industri supaya benar-benar menggerakkan sektor riil,” tegasnya.

Untuk memuluskan langkah BI, Misbakhun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera melengkapi aturan mikro prudensian LTV tersebut. “Hal ini dilakukan untuk mendorong industri bisa beroperasi dengan baik dan konsumen juga terlindungi hak-haknya,” pungkas politisi Golkar ini.

Sebelumnya, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan ketentuan GWM-LDR, ketentuan loan to value (LTV) untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) serta untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB-). Bank Indonesia menyatakan langkah itu dilakukan untuk memberi dorongan agar perekonomian nasional bergeliat. Sejauh ini, LTV dipatok maksimal 70 persen dari nilai yang dibiayai. Dengan kata lain, konsumen minimah harus membayar uang muka sebesar 30 persen.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan bank sentral berusaha untuk menyegerakan penerbitan aturan ini untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. "Sebaiknya semester I sudah bisa diterbitkan supaya pertumbuhan ekonomi bisa kami dorong secepatnya," ucapnya, beberapa waktu lalu.

Halim menyebutkan nantinya pelonggaran LTV berkisar 10% untuk kepemilikan rumah pertama. Sedangkan untuk kepemilikan rumah kedua dan seterusnya tidak akan terlalu besar. "Untuk rumah kedua dan ketiga ada relaksasi sedikit, yang jelas kami tidak ingin menimbulkan bubble dan ingin mendorong orang yang mau punya rumah pertama supaya mendapatkan lebih banyak kemudahan," kata Halim.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia per Maret 2015 nilai pembiayaan KPR yang disalurkan oleh bank umum mencapai Rp305,95 triliun atau meningkat 12,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year). Namun, pertumbuhan ini lebih kecil dibandingkan pertumbuhan kuartal I/2014 dibandingkan dengan kuartal I/2013 yang tumbuh 23,60%.

Sedangkan penyaluran KKB mencapai Rp123,28 triliun atau meningkat 14,12% dari kuartal I tahun sebelumnya yang senilai Rp108,11 triliun. Sama dengan KPR, pertumbuhan penyaluran KKB kuartal I tahun ini juga lebih rendah dari pada kuartal I tahun lalu yang tumbuh 15,50% secara tahunan.

Gubernur BI Agus D.W Martowardjojo menjelaskan bank sentral telah sepakat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mereview aturan LTV baik untuk KPR, KPA dan KKB. BI menilai kondisi dari sektor properti dan kendaraan bermotor terjaga setelah diterbitkannya aturan LTV pada 2012.

"BI dan OJK akan mencoba merespon dengan memberikan kesempatan kepada bank atau perusahaan pembiayaan yang menjaga kualitas kredit mereka untuk lebih agresif dalam memberikan pembiayaan. Bisa dalam bentuk DP yang dikurangi atau penambahan jumlah kredit yang dapat diambil," ujarnya