Langkah Buy Back SUN Guna Kendalikan Utang

NERACA

Jakarta---Pemerintah melakukan langkah cepat dengan melakukan buy back Surat Berharga Negara (SBN) guna menjaga kestabilan posisi utang. Adapun dana yang dikucurkan sekitar Rp8,878 triliun "Total yang saat ini sudah dikeluarkan pemerintah untuk buy back mencapai Rp8,878 triliun, kata Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta, (22/9)

Lebih jauh kata Rahmat, pemerintah terus memantau dan sekaligus mencermati secara ketat perkembangan pasar. "CMP (crisis management protocol) sudah disiapkan untuk menjalankan Bond Stabilization Framework," tambahnya

Bahkan disisi lain, kata Rahmat, selain itu pemerintah juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), dealer utama Surat Utang Negara (SUN) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). "Koordinasi itu dilakukan secara lebih intensif. Market surveillance juga dilakukan untuk memantau, jika ada dealer utama SUN yang melakukan penjualan SUN yang ditengarai akan merusak pasar," jelasnya

Karenanya, Rahmat mengatakan akan terus melakukan operasi pasar guna menjaga stabilisasi harga SBN. Seperti diketahui, Rabu 21 September kemarin, pemerintah kembali melakukan buy back dengan nilai nominal sebesar Rp2,082 triliun berasal dari delapan seri obligasi negara dari 12 seri yang ditawarkan dengan nilai Rp12,389 triliun. Setelmen hasil pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada 26 September 2011, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditempat terpisah, Kepala Biro Kementerian Keuangan Yudi Pramadi mengatakan

ada sedikit kegagalan transaki buy back SUN sekitar Rp120 miliar. Padahal target buy back Surat Utang Negara (SUN) sekitar Rp303 miliar atau sebanyak 303 ribu unit obligasi, menjadi Rp183 miliar atau sebanyak 183 ribu unit obligasi.

Perubahan hasil transaksi ini, disebabkan salah satu lawan transaksi (counterparty) yakni Deutsche Bank AG, tidak melaksanakan penyelesaian transaksi (gagal serah) hingga berakhirnya jangka waktu setelmen hasil transaksi SUN secara langsung pada 20 September. "Volume transaksi gagal serah Deutsche Bank AG kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), adalah sebesar Rp120 miliar atau sebanyak 120 ribu unit obligasi seri FR0054," ujarnya

Sementara, pihak Deutsche Bank mengatakan, kegagalan dalam sistem pembayaran dari counterparty transaksi mengakibatkan Deutsche bank tidak dapat mengirimkan pembayaran sebesar Rp7 miliar dari total pembayaran Rp120 miliar.

Pihak Deutsche Bank mengkonfirmasi, saat pembelian SUN kepada Kemenkeu kemarin, kegagalan ada pada sistem dan merupakan kejadian eksternal bagi Deutsche Bank. Pihak Kemenkeu sendiri, dikatakan telah mengetahui kegagalan pembayaran ini terjadi di luar kendali Deutsche Bank. "Tidak ada sanksi yang akan dikenakan sehubungan dengan hal ini," kata jubir Deutsche Bank, Mark Bennewith di Jakarta,

Meski demikian, dia mengklaim, Deutsche Bank tetap menjadi institusi penting penyedia likiuiditas di pasar SUN dari pemerintah Indonesia, karena Deutsche Bank berperan penting dalam penerbitan SUN berdenominasi rupiah pertama pada 2002 dan senantiasa berkomitmnen terhadap pengembangan pasar yang berkesinambungan.

Berdasarkan data, selama September, dana asing pada perdagangan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tercatat mengalami penurunan mencapai Rp10,37 triliun. Pada perdagangan SBN per 16 September tercatat asing menguasai sebesar Rp236,85 triliun atau turun Rp2,61 triliun dari hari sebelumnya sebesar Rp239,46 triliun.

Mengacu pada data per 5 September, terdapat penurunan sebesar Rp10,37 triliun. Saat itu, kepemilikan asing pada SBN mencapai Rp247,22 triliun. Namun demikian, kepemilikan asing sempat naik drastis menjadi Rp251,23 triliun pada 9 September. **cahyo

BERITA TERKAIT

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Herborist Pasok 2500 Liter Hand Sanitizer ke RSPAD Gatot Soebroto

    NERACA   Jakarta - Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan mulai terdapat orang yang dinyatakan…

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…