NERACA

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyampaikan pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan baik untuk upaya eksplorasi migas. "Saya mendapat laporan bahwa pendekatan kita dengan pemerintah daerah sangat lemah. Ini adalah salah satu kelemahan kita, jangan malu juga untuk mengakuinya," kata Sudirman di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (21/5)

Dia menilai jika pemda enggan membuka pintu bagi kepentingan industri migas, maka eksplorasi tidak mungkin bisa dilakukan. Untuk itu ia meminta kepada para pihak yang berkepentingan agar tetap menjaga kedekatan dan komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga memudahkan langkah eksplorasi migas. Dia berpendapat, saat ini Indonesia juga tengah menghadapi situasi krisis terkait anjloknya produksi minyak nasional. "Puncak lifting minyak pada tahun 1977 dimana kita bisa menikmati 1,5 juta barel per hari sekarang sudah menjadi sejarah, dan mungkin sekarang akan sulit sekali mencapai angka itu," tutur Sudirman.

Oleh sebab itu diperlukan usaha keras untuk segera menemukan dan mengeksplorasi cadangan migas terbaru, mengingat tahapan eksplorasi hingga produksi migas pun memakan waktu yang sangat lama.

"Kita itu masih dalam posisi seolah masih di 20 tahun lalu ketika masih surplus minyak, belum ada regulasi terobosan dan tindakan mendasar untuk mengubah asumsi kita bukan lagi negara surplus minyak, tapi nett importir," tukasnya.

Sementara itu, di pihak lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan sebanyak 42 perizinan migas ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Mulai hari ini kami serahkan segala kewenangan perizinan migas ke BKPM sebagai pusat pelayanan satu pintu," kata Menteri Sudirman ketika ditemui di acara "Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition" (IPA Convex) di Jakarta, Rabu.

Pada tahun lalu perizinan migas mencapai 104, kemudian disederhanakan oleh Kementerian ESDM menjadi 52 pada Desember 2014, dan terakhir telah diperkecil lagi menjadi 42 perizinan. "Meskipun beberapa akan tetap kembali ke dirjen migas dan skk migas, tapi secara umum akan diurus BKPM. Ini hanya langkah awal, selanjutnya akan diikuti inisiatif yang lain," ujarnya menjelaskan.

Menurut Sudirman, melalui penyerahan kewenangan tersebut maka turut mendukung industri migas agar dapat berkembang dengan lebih cepat di indonesia. IPA Convex ke-39 merupakan forum bagi perusahaan nasional dan internasional untuk mengidentifikasi dan berpartisipasi dalam peliang bisnis migas di Indonesia. "Booth tahun ini lebih banyak daripada tahun kemarin, pdhal harga minyak sedang turun. Ini pertanda industri minyak akan berjalan baik di Indonesia," ujar Sudirman.

Ia berharap para pelaku industri migas di Indonesia dapat bekerjasama untuk menjaga dan menata situasi bisnis tersebut, sehingga akan didapatkan keuntungan bersama di masa depan.

Sudirman Said menilai bahwa hingga saat ini industri migas masih memiliki peran yang strategis dalam menopang ekonomi di Indonesia. "Industri migas kita memiliki peranan strategis. 21 persen dari penerimaan negara dalam 10 tahun terakhir, bahkan pada lima tahun terakhir telah menghasilkan 1.428 triliun rupiah," kata Sudirman.

Ia mengatakan bahwa pada nyatanya harga minyak dunia sedang mengalami penurunan, namun industri migas tetap memiliki potensi untuk terus berkembang. Saat ini Indonesia juga tengah menghadapi situasi krisis terkait anjloknya produksi minyak nasional, ujar Sudirman. "Puncak 'lifting' minyak di tahun 1977 dimana kita bisa menikmati 1,5 juta barel per hari sekarang sudah menjadi sejarah, dan mungkin sekarang akan sulit sekali mencapai angka itu," tutur Sudirman.

Selain itu, rasio penggantian cadangan migas yang saat ini berkisar 2:1 produksi minyak dan 10:90 produksi gas merupakan tantangan nyata, oleh karenanya pemerintah membentuk komite migas yang mampu bekerja dan dibekali kewenangan.

"Kita itu masih dalam posisi seolah masih di 20 tahun lalu ketika masih surplus minyak, belum ada regulasi terobosan dan tindakan mendasar untuk mengubah asumsi kita bukan lagi negara surplus minyak, tapi 'nett' importir," tukasnya.

Terkait dengan upaya tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menekankan satu penataan mendasar yang diperlukan untuk memperkuat kembali pilar dan pondasi jangka panjang industri migas. "Reformasi struktural ini memang tidak mengenakan dan membuat sebagian orang tidak nyaman, tapi seberapa beratnya jadi tugas kita bersama untuk menjalankannya," tutur Sudirman.