NERACA

Jakarta - Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo), Eddy K. Logam mengatakan sekitar 80% dari 13.224 unit kapal niaga yang beroperasi di Indonesia merupakan kapal impor dari Tiongkok, Jepang, dan Korea, bahkan kapal buatan dalam negeri memiliki kandungan komponen impor 60% -70%.

"Pembelian kapal impor mencapai US$ 1,25 miliar per tahun. Ini sangat disayangkan," kata Eddy Kurniawan di sela acara pembukaan pameran Ina Marine 2015 dan Ina Greentech di Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/5).

Penyebabnya, kata dia, kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal 10 % -30 % dibanding yang impor, selain itu waktu produksi relatif lebih lama, karena minimnya dukungan industri komponen dan penunjang, katanya.

Untuk membuat sebuah kapal di galangan domestik, ujar dia, modal dari lembaga keuangan dalam negeri juga sulit diperoleh, ditambah lagi suku bunga relatif tinggi dibanding dengan lembaga pembiayaan luar negeri.

Ditambah lagi galangan kapal untuk pembuatan maupun reparasi kapal yang jumlahnya 198 galangan di dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan nasional, tambahnya.

Menurut dia, jika Indonesia ingin memajukan industri kapal dan galangan kapal dalam negeri, langkah pertama adalah memberi insentif fiskal dan moneter bagi industri ini dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyerahan pembangunan kapal dari 10 persen menjadi nol persen.

"Juga menghapus PPN penyerahan impor/pembelian komponen kapal dari 10 persen menjadi nol persen dan bea masuk komponen kapal dari 5-12,5 % menjadi nol persen. Karena di dunia semua ini tidak lazim," katanya.

Setelah pemerintah memberi insentif fiskal dan moneter bagi industri galangan kapal, maka negara akan mendapat keuntungan yakni menghentikan potensi devisa yang hilang ke luar negeri dari pembelian kapal impor yang mencapai 1,25 miliar dolar AS per tahun, katanya.

Menghadapi kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean di tahun 2015, para pelaku industri mengatakan bahwa insentif pemerintah akan sangat dibutuhkan untuk melindungi serangan arus barang impor akibat dibukanya pasar bebas. Para pelaku industri juga berharap bahwa insentif-insentif tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi industri yang masih rendah.

Eddy mengatakan bahwa dengan komponen bahan industri yang sebagian besar merupakan komponen impor, penurunan bea masuk dirasa akan menggiatkan lagi industri galangan kapal yang kini sedang lesu.

"Selama ini kita selalu dikenakan biaya berupa pajak pertambahan nilai 10 persen dan bea masuk sebesar lima hingga 12 persen. Memang ini suasana yang tidak menyenangkan karena komponen impor kita mencapai 70 hingga 80 persen dari total keseluruhan komponen,” jelas Eddy.

Eddy menambahkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan begini terus maka industri galangan kapal Indonesia akan semakin kalah bersaing dengan kapal-kapal yang diproduksi dari negara-negara Asia lainnya. Bahkan, Indonesia bisa kebanjiran kapal-kapal impor mengingat kapasitas produksi di negara lain lebih besar dan efisien dibanding Indonesia.

"Tiongkok pada tahun lalu men-deliver kapal dengan total berat 45 juta dead weight ton (DWT). Filipina sekarang menjadi produsen kapal terbesar ke-lima di Asia yang men-deliver kapal sebesar 4,6 juta DWT. Sedangkan Indonesia tahun lalu hanya menyelesaikan kapal sebanyak 200 hingga 300 DWT. Bedanya jauh sekali,” tambahnya.

Rencana pemerintah untuk memberikan insentif fiskal bagi industri galangan kapal tahun depan, disambutnya dengan baik sekaligus berharap industri galangan kapal bisa lebih kompetitif dibanding sebelumnya.

"Kami melihatnya sebuah langkah yang sangat baik. Ya berikutnya diharapkan penerapan di lapangan juga lebih mudah sehingga industri galangan kapal kita bisa lebih fokus ke produksi, bukan ke masalah bea-bea lagi. Kebetulan pemerintah juga sedang fokus ke bidang kemaritiman, sehingga kita tidak perlu lagi impor kapal-kapal dari luar,” tambahnya.