NERACA

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai bahwa sistem keuangan nasional masih tetap solid lantaran didukung dengan ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan di Indonesia. “Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat,” ujar Agus, seperti yang ditulis, Rabu (20/5).

Berdasarkan data BI, pada Maret 2015, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) masih tinggi yakni 20,7% atau jauh di atas ketentuan minimum 8%. Sementara rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah dan stabil di kisaran 2,4% (gross).

Sementara kondisi likuiditas perbankan, lanjut Agus, masih cukup memadai sebagaimana tercermin pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada Maret 2015 yang tercatat sebesar 16% (yoy) atau meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 15,2% (yoy). “Untuk pertumbuhan kredit masih rendah yaitu tercatat 11,3% (yoy), menurun dari bulan sebelumnya sebesar 12,2% (yoy),” tukasnya.

Namun demikian dalam kedepannya, bank sentral meyakini pertumbuhan kredit akan meningkat dan diperkirakan dapat mendekati kisaran 15%-17% yang didukung oleh cukup memadainya kondisi likuiditas perbankan. “Meningkatnya aktivitas ekonomi sejalan dengan ekspansi keuangan Pemerintah, serta pelonggaran kebijakan makroprudensial,” tutup Agus.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, bahwa daya tahan perbankan syariah memiliki ketahanan yang lebih kuat ketimbang perbankan konvensional dalam mengahadapi kondisi krisis ekonomi. “Salah satu catatan yakni suatu studi yang membandingkan daya tahan bank konvensional dan bank syariah menghadapi krisis. Secara umum bank syariah punya daya tahan lebih kuat dibanding bank konvensional,” ujarnya.

Menurutnya, ketahanan perbankan syariah ketimbang bank konvensional, dikarenakan bank-bank konvensional lebih mengandalkan high spekulatif, sedangkan bank syariah lebih konservatif. “Bank syariah akan cukup signifikan tidak berisiko ketika ada gonjang-ganjing sistem keuangan,” tukasnya.

Bambang menambahkan, industri perbankan syariah perlu didorong oleh pemerintah. Karena, ucapnya, bank-bank syariah tidak bisa berkembang begitu saja tanpa dorongan dari pemerintah. “Beda dengan bank konvensional, sehingga perlu namanya intervensi pemerintah,” tukasnya.

Disisi lain, Pemerhati ekonomi A Tony Prasetiantono mengatakan Indonesia perlu menyederhanakan jumlah bank untuk meningkatkan daya saing sektor perbankan. "Saat ini, jumlah bank di Tanah Air mencapai 119 bank. Jumlah itu terlalu banyak, cukup diciutkan menjadi 20 saja," ujar Tony.

Divestasi dan konsolidasi dunia perbankan diperlukan karena liberalisasi, dan dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015. Tony memberi contoh Singapura yang Singapura hanya memiliki tiga bank dan semuanya berkelas dunia. Malaysia juga hanya memiliki sekitar delapan bank untuk sekitar 30 juta penduduk.

Karakteristik bisnis perbankan yang tidak bisa disamakan dengan sektor lain juga mengharuskan bank harus memiliki permodalan yang kuat. "Bank sulit berekspansi bila tidak ada suntikan modal untuk penyaluran kredit," kata dia.

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Pengawasan Perbankan, Mulya Siregar, mengatakan agar kompetitif maka perbankan juga perlu mengantisipasi adanya resiko. Oleh karena itu untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK akan meningkatkan pengawasan terintegrasi. "Pengawasan secara tunggal di salah satu lembaga jasa keuangan sudah tidak tepat lagi. Sebab kini banyak lembaga jasa keuangan termasuk perbankan memiliki anak usaha jasa keuangan dalam bentuk asuransi, pembiayaan dan lain-lain. Sehingga kami sekarang berusaha memperkuat pengawasan secara terintegrasi," jelas Mulya.