Penanganan Yang Reaktif

Neraca. Kebiasaan di pejabat pemerintah di Republik ini, mengambil tindakan jika sudah ada kejadian. Bukannya melakukan tindakan preventif, sebelum terjadi. Inipun berlaku untuk kasus tawuran yang terjadi antara pelajar dengan wartawan. Data Polda Metro Jaya mencatat, kasus tawuran pelajar masuk dalam klasifikasi kejadian kasus tawuran warga. Di wilayah Jakarta, kasus tawuran warga tahun ini lebih meningkat kuantitasnya dibanding tahun lalu.

Tahun 2010 terjadi 28 kasus tawuran. Sedangkan di tahun 2011 dari Januari - Agustus tercatat 39 kasus.

Berikut Data Tawuran sesuai wilayah

2010 total 28 tawuran

Jakarta Pusat 19

Jakarta Barat 2

Jakarta Selatan 3

Tangerang Kota 1

Tangerang Kabupaten 2

Depok 1

2011 dari Januari-Agustus total 39 tawuran

Jakarta Pusat 25

Jakarta Utara 2

Jakarta Timur 1

Jakarta Barat 3

Jakarta Selatan 6

Bekasi 1

Depok 1

Dari data-data tersebut diatas, perlu dicari cara bagaimana menghentikan kasus ini berulang. Memang, perlu kajian yang mendalam untuk bisa mencapai kearah sana. Pihak aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian sudah berkali-kali menghimbau segala pihak untuk mengurangi kejadian tersebut.

Untuk itu, Polda Metro Jaya mengimbau supaya dibuat sebuah sistem yang bisa mencegah siswa untuk terlibat tawuran baik dengan masyarakat maupun siswa lainnya.

"Entah sistemnya seperti apa, itu terserah masing-masing sekolah. Yang penting sistem itu dibuat dengan tujuan membentuk perilaku anak didik yang anti terhadap tawuran," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharudin Djafar, Rabu (21/9/2011).

Pihak kepolisian melalui Badan Kepolisian Masyarakat (Banpolmas) hanya berperan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Sedangkan pengamanan sekolah termasuk anak didik menjadi kewenangan sekolah.

Sementara itu, pihak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) berencana melakukan pemetaan guna mengatasi dan mencari solusi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pelajar, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dirjen Pendidikan Menegah Kemdiknas, Hamid Muhammad, menyatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan Direktur Pembinaan SMA dan Direktur Pembinaan SMK untuk berkoordinasi dengan semua sekolah di seluruh wilayah DKI Jakarta.

“Minggu depan kami akan koordinasi dengan sekolah-sekolah di DKI Jakarta, namun terutama sekolah-sekolah yang berpotensi melakukan kekerasan semacam ini. Dalam koordinasi pemetaan tersebut, juga akan melibatkan beberapa pengamat pendidikan, sejumlah kepala sekolah memiliki kepedulian dengan sekolah,” ungkap Hamid.

Menurutnya, dengan cara tersebut Kemdiknas ingin melakukan investigasi penyebab kekerasan di lingkungan sekolah, sekaligus mencarikan solusinya. “Bahkan, keputusan yang baru saat ini adalah Kemdiknas berencana akan membuka desk baru yang khusus menangani laporan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Desk baru tersebut rencananya akan dibuka di kantor Kemdiknas, maupun di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. “Ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Kalau ada masalah bulying dari sekolah manapun, dapat dilaporkan ke sini. Ada tim khusus untuk itu karena kejadian ini sudah sangat memalukan. Seharusnya, Jakarta yang merupakan ibukota bisa menjadi contoh baik bagi daerah lain,” tukasnya.

Related posts