Neraca. Indonesia ternyata menyimpan sejarah kekerasan yang cukup panjang. Sejak jaman kerajaan dahulu, setiap pergantian atau suksesi selalu ada darah yang tumpah. Dalam hal ini adalah darah rakyat. Saat ini. konflik begitu cepat meluas ketika bersentuhan dengan isu suku, agama, ras dan golongan (SARA). Isu yang sangat sensitif bagi negara plural seperti Indonesia. Isu yang dengan mudah dimanfaatkan oleh provokator untuk berselancar dan meraup keuntungan dari konflik tersebut.

Oleh karena itu, Indonesia rentan terhadap potensi konflik dan bisa meledak kapan saja, maka kita membaca dan menalar koflik sebagai problem serius yang harus diselesaikan secara komprehensif. Keberadaan konflik sebenarnya seumur dengan peradaban manusia. Jika dilacak akar sejarahnya, koflik telah terjadi pada generasi ke dua manusia, yaitu ketika dua anak Nabi Adam AS yang bernama Qabil berseteru dengan saudaranya, Habil. Konflik dua saudara ini kemudian berakhir dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Latar belakangnya karena kecemburuan sosial.

Konflik memiliki definisi beragam karena beragamnya latar belakang dan perspektif. Tapi pada dasarnya, ada satu benang merah yang menjadi kesimpulan bersama para ahli tentang konflik. Yaitu ketika terjadi disharmoni di antara elemen-elemen yang ada, baik dalam skala individu maupun kelompok.

Dari perspektif ekonomi, konflik lahir dari akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Sumber daya ekonomi yang terbatas sementara kebutuhan tak terbatas memaksa manusia untuk bertindak nekad untuk tetap survive.

Di Indonesia, konflik vertikal terjadi mulai awal kemerdekaan, yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno. Terjadi perebutan pengaruh sosialsme-komunisme vis a vis dengan kekuatan kapitalisme. Upaya Ir Soekarno untuk mengakomodir segala kepentingan politik yang ada pada masa itu, dengan melahirkan faham Nasakom (nasionalis, agama, komunis), tidak mampu meredam sekam konflik yang telah disulut berbagai kepentingan.

Puncak konflik politik tingkat elit tersebut berakhir dengan kudeta sunyi pada Maret 1966. Jenderal Soeharto yang lebih merepresentasikan diri sebagai kendali Barat, berhasil melakukan takeover kekuasaan melalui peristiwa misterius yang kita kenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Tak hanya di pusat, masa pemerintahan Ir Soekarno juga diwarnai konflik politik yang terjadi di daerah-daerah. Diantaranya yaitu pada tahun 1950, atau lima tahun pasca-Proklamasi Kemerdekaan RI, Republik Maluku Selatan (RMS) memproklamirkan diri dengan maksud berpisah dari NKRI. Selain RMS, di Papua juga berdiri Organiasi Papua Merdeka  (OPM) pada tahun 1965 dengan tujuan yang sama, yaitu memisahkan diri dari NKRI. OPM hingga kini juga tak pernah bisa dihentikan oleh pemerintah.

Saat rezim Soeharto berkuasa, konflik tak berhenti.  Muncul Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Organisasi (dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh lepas dari NKRI. Konflik di Aceh terjadi sejak 1976 hingga tahun 2005 dan menyebabkan korban jiwa hampir 15.000 orang.

Masa yang paling kelam dalam sejarah panjang konflik di Indonesia, terjadi pasca Reformasi tahun 1998. Terjadi ledakan konflik horizontal bernuansa SARA, diantaranya konflik Poso, konflik Ambon tahun 1999, konflik Dayak-Madura di Kalimantan, konflik etnik di Tarakan serta konflik (vertikal) GAM hingga tahun 2005 (berawal sejak 1976). Energi pemerintah mau tidak mau harus dikerahkan untuk meredam hingga recovery pasca konflik.

Pada akhirnya, ketika yang terjadi adalah konflik struktural yang politis, maka penyelesaiannnya juga dengan pendekatan politis-struktural, seperti konflik GAM dengan NKRI yang berakhir damai di meja perundingan dengan konsensus politik antara kedua fihak. Termasuk juga konflik karena disparitas ekonomi, maka pemerintah juga bertanggungjawab menyelesaikannya atau bahkan mencegahnya dengan menciptakan kesejahteraaan dan keadilan.