NERACA

Jakarta - Industri perusahaan pembiayaan (multifinance) pada kuartal I-2015 mencatatkan penyaluran pembiayaan tumbuh tipis 0,75 persen menjadi Rp 369,80 triliun dari periode sama tahun 2014 yang mencapai Rp 367,06 triliun. Secara year on year (yoy), aset industri multifinance sebesar Rp 426,32 triliun, tumbuh 6,01 persen dari kuartal I tahun lalu sebesar Rp 402,14 triliun.

Data laporan kinerja perusahaan pembiayaan dari Bank Indonesia (BI), akhir pekan kemarin, menunjukkan, pembiayaan anjak piutang (factoring) tumbuh 18,66 persen (yoy) menjadi Rp 9,41 triliun, kartu kredit 500 persen (yoy) menjadi Rp 36 miliar, dan pembiayaan konsumen menjadi Rp 246,14 triliun atau tumbuh sebesar 7,14 persen (yoy). Namun pembiayaan sewa guna usaha (leasing) tetap terkoreksi 0,75 persen menjadi Rp 114,22 triliun.

Sejalan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.5/2014 soal izin mendiversifikasi produk, beberapa perusahaan pembiayaan tengah menyiapkan sejumlah produk untuk mendukung bisnisnya. Di sisi lain, regulator akan melonggarkan financing to value (FTV) dengan menurunkan uang muka (down payment/DP) guna menggairahkan kembali pembiayaan industri multifinance, khususnya syariah.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Dumoly F. Pardede mengatakan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, diharapkan perusahaan pembiayaan atau multifinance dalam kedepannya dapat meningkatkan porsi pembiayaannya dan tumbuh lebih baik lagi.

Dalam POJK tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperluas bisnis pembiayaan multifinance, dari pembiayaan multiguna hingga infrastruktur. Selain itu perusahaan pembiayaan juga bisa melakukan kegiatan usaha berbasis komisi atau fee based income dengan menjadi agen pemasaran produk keuangan dari lembaga keuangan lain. “POJK ini telah kita diskusikan selama dua tahun lalu, bahwa tidak lama lagi multifinance akan mengalami perbaikan usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut Dumoly mengungkapkan, bahwa diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 ini merupakan inisiatif OJK, agar perusahaan pembiayaan dapat mereformasi struktur portfolio usahanya. Dengan begitu multifinance bisa ikut menjadi penggerak usaha-usaha produktif.

“Kita menyadari betul perusahaan pembiayaan mengalami pukulan yang berat, makanya kita terbitkan POJK ini. Kita mencermati pembiayaan di Indonesia yang kita miliki. Kita reformasi struktur portfolio perusahaan pembiayaan,” tukas Dumoly.

Pasalnya, dengan adanya keputusan OJK untuk mengembangkan bisnis perusahaan pembiayaan membuat pelaku bisnis ini gembira. Selain bisnis menjadi lebih luas, nantinya juga bisa memanfaatkan peluang dari program prioritas Pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur.