NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan, peran penting industri keuangan syariah harus diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan atau inklusi keuangan sehingga keberadaannya bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Selain perannya untuk menyerap guncangan keuangan dan pengembangan ekonomi. Industri keuangan syariah penting untuk meningkatkan akses masyarakat atau inklusi keuangan, yang antara lain dilakukan dengan literasi keuangan,” kata Muliaman dalam siaran persnya yang ditulis, Senin (18/5).

Muliaman juga menyebutkan, bahwa konsep keuangan Islam dan Katolik memiliki banyak kesamaan yaitu menuju sistem keuangan yang berbasis etika, menjunjung keadilan dan bertujuan membantu yang miskin.

Hal tersebut ia ungkapkan pada Jumat (15/5) lalu ketika menjadi pembicara kunci seminar “Economic & Business Ethic In Christianity And Islam” yang berlangsung di Universitas Pontifikal Santo Thomas Aquinas di Vatikan yang membahas konsep keuangan Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum miskin.

Beberapa hal penting juga disampaikan Muliaman untuk pengembangan industri keuangan syariah seperti mendorong operasi pasar bebas, adil , dan transparan dalam sektor jasa keuangan syariah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang keuangan syariah dan pengembangan produk standar keuangan syariah melalui penelitian dan inovasi.

Menurut laporan Ernst And Young mengenai The World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014, industri keuangan syariah Indonesia termasuk dalam ketegori rapid growth market. “Walau pangsa pasar masih di bawah 10 persen, Indonesia dipandang memiliki potensi yang dapat membawa Indonesia ke dalam pengembangan industri keuangan syariah ke tahap lebih baik dan lebih maju,” ucap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, ia berharap para pemegang otoritas dapat meramu kebijakan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas industri keuangan syariah. “Agar industri keuangan syariah semakin berkembang dan berperan signifikan dalam industri keuangan global,” ungkapnya.

Menurut dia, masing-masing otoritas yang berperan dalam keuangan syariah perlu membangun suatu aliansi kebijakan strategis. Ini harus dilakukan untuk pengembangan industri keuangan syariah ke depannya. “Tugas kita selanjutnya adalah membangun suatu aliansi kebijakan strategis antar otoritas, terkait pengembangan industri keuangan syariah,” katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan lima langkah yang dipersiapkan untuk pengembangan industri keuangan syariah dalam lima tahun ke depan. Langkah pertama OJK adalah melakukan penguatan peraturan produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal. Kedua, akan ada peningkatan supply dan demand produk pasar modal syariah. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal Syariah.

Adapun langkah keempat OJK akan mengadakan kegiatan promosi dan edukasi pasar modal syariah. Sementara itu, langkah kelima adalah membangun koordinasi dengan pemerintah dan regulator terkait penciptaan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah. "Pengembangan dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa kementerian, Bappenas, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Self Regulatory Organization (SRO), dan berbagai lembaga terkait lainnya," ujar Nurhaida.

Dalam rencana besar ini OJK filosofi mengusung 'Berinvestasi yang Amanah'. Ini diharapkan dapat mencerminkan produk-produk investasi yang tidak hanya legal tetapi juga dikelola secara amanah. Kata "amanah" sendiri adalah cerminan dari pelaku industri terhadap kepercayaan masyarakat. "Road map akan menjadi pedoman OJK dan seluruh pihak yang terkait dalam menyatukan langkah dan menyegerakan pembangunan industri pasar modal syariah sebagai kontribusi bagi perekonomian nasional," ujarnya.