Kita semua mengetahui bahwa dalam dekade terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar didominasi oleh sektor non-tradable, konsumsi, impor, dan ekspor komoditas mentah. Artinya,  bukan dari investasi sektor riil tradable. Sejumlah industri unggulan yang sejak Orde Baru menjadi andalan perekonomian nasional, seperti tekstil, automotif, dan elektronik, ternyata sebagian besar bahan baku dan bahan penolongnya berasal dari impor yang sangat volatil terhadap fluktuasi ekonomi dunia.

Yang lebih memilukan lagi, sejak diberlakukannya CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement), volume dan nilai impor migas, tekstil, elektronik, dan produk pangan pun terus membengkak. Inilah yang menyebabkan defisit neraca perdagangan selama beberapa tahun terakhir, dan defisit transaksi berjalan hingga kuartal I-2014 masih US$4,2 miliar, atau 2,6% dari PDB.  Ini risiko pertumbuhan ekonomi terlalu mengandalkan pada konsumsi, sektor non-tradable, dan investasi portofolio,

Kekeliruan pemerintah dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan rendahnya kapasitas produksi dan daya saing nasional. Akibat dari kapasitas produksi nasional yang lebih rendah ketimbang laju konsumsinya, dan daya saing bangsa yang rendah, maka setelah tumbuh cukup tinggi di atas 6% selama 2010–2012, sejak awal tahun lalu mesin perekonomian Indonesia mulai kepanasan. Pada 2014, ekonomi hanya tumbuh 5,2% dari target 5,8%, dan tahun ini diperkirakan 5,6%-5,8% (menurut versi Bank Indonesia). 

Jika kita tidak segera melakukan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan industri nasional, dan dalam hal etos kerja, maka bukan mustahil Indonesia bakal terjebak dalam middle-income trap. Artinya, Indonesia tidak bisa menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat. Oleh karena itu, tantangan utama bagi Presiden Jokowi saat ini adalah bagaimana mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Saat ini PDB per kapita Indonesia sebesar US$5.170, artinya negara berpendapatan menengah- bawah. Maka untuk naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi, kita harus mampu meningkatkan PDB per kapita sedikitnya US$4.831 dalam 16 tahun ke depan (2030). Pengalaman empiris dari semua negara yang berhasil naik kelasdari negara berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi adalah bahwa mereka mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata di atas 7% per tahun) dan berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja dengan ratarata pendapatan per kapita lebih besar dari US$10.000) dalam waktu lama.

Pada tataran makro, kondisi pertumbuhan ekonomi semacam itu mereka raih dengan cara mengembangkandaya saingekonominasional berbasis inovasi, SDM berkualitas, dan memanfaatkan SDA yang dimilikinya secara berkesinambungan. Pada tataran mikroekonomi, pemerintah membangun infrastruktur, suplai energi, kemudahan berbisnis, dan iklim investasi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, koperasi, atau unit-unit bisnis UKM berkelas dunia.

Untuk keluar dari middle-income trap, kita harus melakukan strategi pembangunan ganda (a dual-track development strategy) secara simultan. Pada jalur pertama, dalam jangka pendek sampai menengah (1 sampai 5 tahun mendatang), kita mesti menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas 8% per tahun) yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan pendapatan rata-rata sedikitnya US$7.250 (pendapatan minimal untuk negara berpendapatan menengah atas) dan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah NKRI secara berkelanjutan.

Ini memang berat kita realisasikan, namun  dengan upaya meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor-sektor ekonomi SDA (pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ESDM, dan pariwisata) secara berkeadilan dan ramah lingkungan. Melakukan ekstensifikasi dan diversifikasi sektor ekonomi SDA berbasis inovasi ramah lingkungan, terutama di luar Jawa dan Bali. Kita harus mampu melaksanakan revitalisasi industri-industri yang selama ini menjadi unggulan nasional.  Semoga!