Mahalnya Ongkos Transportasi

Oleh: Kamsari

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Jangan bermimpi investor datang berbondong-bondong ke Indonesia kalau infrastruktur di tanah air masih amburadul. Buruknya infrastruktur di Indonesia menjadi kendala klasik bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya. Bayangkan saja, Indonesia termasuk negara nomor wahid yang mempunyai biaya transportasi termahal di dunia.

Pasalnya, andaikata bicara mengenai infrastruktur angkutan, pasti terkait dengan transportasi. Tak pelak, biaya transportasi di Indonesia ini merupakan yang paling mahal di dunia

Ambil saja contoh paling gampang. Perjalanan dari pulau ke pulau di Indonesia misalnya dari Lampung ke Jakarta ternyata masih jauh lebih mahal dibanding perjalanan luar negeri lain, seperti dari Bangkok ke Jakarta misalnya.

Ketersediaan infrastruktur sangat penting untuk mengundang minat masuknya investor dari luar negeri. Karena investor akan melirik sebuah negara dari sisi infrastrukturnya dalam menanam modal.

Bagi kalangan bisnis, tak tersedianya infrastruktur memadai berarti peningkatan biaya operasional. Bayangkan, untuk mengangkut hasil produksinya dari Jawa ke Sumatera, seorang pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan cukup besar lantaran truk pengangkutnya “tersangkut” berhari-hari di pelabuhan Merak.

Bahkan, untuk mengangkut barang produksi dari Tangerang ke Tanjung Priok, truk angkutan harus membuang lebih dari delapan jam akibat jalan yang rusak plus kemacetan parah.

Bukan cuma angkutan barang yang mahal, angkutan untuk penumpang juga masih sangat tinggi tarifnya. Kondisi ini merupakan imbas dari rusaknya fasilitas infrastruktur jalan. Akibatnya, biaya operasional perusahaan angkutan ikut meningkat. Biaya operasional makin menggelembung lantaran infrastruktur jalan yang rusak menimbulkan kemacetan di seluruh ruas. Waktu tempuh kendaraan pun ikut bertambah.

Tak hanya biaya yang mahal, infrastruktur rusak juga membuat angka kecelakaan di jalan raya juga ikut tinggi.

Andaikata infrastruktur angkutan dengan memanfatkan fasilitas kereta api cukup memadai, maka volume kendaraan yang memanfaatkan jalan raya bisa dikurangi. Sayangnya, infastruktur yang menunjang fasilitas angkutan kereta api juga jauh dari kata cukup. Akibatnya, semuanya tumpek blek memakai jalan raya.

Kendati ketersediaan infrastruktur sangat minim, namun pemerintah belum juga aware. Terbukti, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di APBN masih amat seret.

Pemerintah memang mengupayakan masuknya kalangn swasta untuk ikut membangun infrastruktur lewat program Public Private Partnership (PPP). Namun regulasi yang tumpang tindih membuat program PPP terjegal banyak kendala. Lihat saja kasus pembangunan jalan tol. Dari puluhan ruas yang sudah disetujui pemerintah, hanya terbangun satu atau dua ruas saja. Sisanya masih terganjal urusan pembebasan lahan.

Des, sudah saatnya pemerintah memberi perhatian lebih terhadap ketersediaan infrastruktur untuk transportasi. Lantaran, adanya infrastruktur jalan yang cukup, bukan hanya akan mengundang minat masuknya investor, tapi juga membuat biaya transportasi akan menurun drastis. Rakyat juga yang akan diuntungkan. Bukankah itu memang tugas pemerintah sesungguhnya?

BERITA TERKAIT

Ekspor Nonmigas Primadona

Oleh: Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada periode Februari 2024 sebesar USD0,87 miliar. Surplus ini…

Jaga Kondusivitas, Tempuh Jalur Hukum

  Oleh: Rama Satria Pengamat Kebijakan Publik Situasi di masyarakat saat ini relatif kondusif pasca penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu)…

Perspektif UMKM di Ramadhan

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Memasuki pertengahan bulan suci Ramadhan seperti ini ada dua arus perspektif yang menjadi fenomena…

BERITA LAINNYA DI

Ekspor Nonmigas Primadona

Oleh: Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada periode Februari 2024 sebesar USD0,87 miliar. Surplus ini…

Jaga Kondusivitas, Tempuh Jalur Hukum

  Oleh: Rama Satria Pengamat Kebijakan Publik Situasi di masyarakat saat ini relatif kondusif pasca penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu)…

Perspektif UMKM di Ramadhan

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Memasuki pertengahan bulan suci Ramadhan seperti ini ada dua arus perspektif yang menjadi fenomena…