NERACA

Palembang - Tenaga kerja Indonesia di bidang konstruksi yang tercatat telah bersertifikasi hanya sekira 10 persen dari total angkatan kerja 2015 sehingga rentan kalah bersaing ketika Masyarakat Ekonomi Asean resmi diberlakukan pada Desember 2015.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Sumatera Selatan Sastra Suganda di Palembang, Sabtu mengatakan, pemerintah harus menseriusi kondisi ini dengan memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum MEA dilaksanakan di seluruh negara ASEAN.

"Dibutuhkan biaya bagi pekerja untuk meraih status bersertifikasi, tapi negara dapat masuk untuk membantu seperti menggandeng perusahaan milik negara dan swasta untuk menyalurkan CSR-nya untuk membantu pekerja," kata Sastra, Sabtu (16/5).

Sastra mengatakan, kondisi ini tidak dapat disepelekan karena akan melemahkan nilai tawar tenaga kerja Indonesia. Ketika MEA berlaku maka pekerja dari luar negeri dibebaskan untuk meraup pasar di Tanah Air, tambahnya, pada sisi lain pemerintah tidak dapat bertindak atau melindungi karena kesepakatan mengenai pasar bebas di antara negara-negara Asean telah disepakati terkait lintas perdagangan dan lintas tenaga kerja.

"Tentunya perusahaan akan memilih pekerja yang memiliki sertifikat profesi karena saat MEA sudah banyak pilihan," ujar dia.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah fokus mengatasi persoalan ini dengan menjalankan program khusus pemberian sertifikasi berbiaya murah hingga gratis.

Belum lama ini, LPJK bekerja sama dengan Politeknik Unsri memberikan sertifikat jasa kontruksi tingkat pertama kepada mahasiswa (khusus lulusan Sekolah Teknik Menengah) dengan biaya murah."Biasanya dipatok dengan biaya Rp600 ribu untuk lulusan STM, tapi melalui paket kerja sama bisa ditekan hingga 50 persen," kata dia. Ant