NERACA

Jakarta - Tim riset DBS Bank yang berbasis di Singapura, memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) di 7,5 persen, meskipun data ekonomi makro menujukkan pelambatan selama triwulan I 2015. "BI kemungkinan akan memberikan sinyal untuk mempertahankan (kebijakan moneter) bias ketat," kata Ekonom DBS Bank Gundy Cahyadi dalam pesan elektronik dikutip Antara di Jakarta, akhir pekan lalu. 

Stabilitas makro menjadi orientasi kebijakan BI dengan sejumlah langkah, yaitu menjaga laju inflasi di 4 persen plus minus 1 persen, mengendalikan nilai tukar rupiah dengan kondisi fundamentalnya, dan menurunkan defisit neraca transaksi berjalan yang masih mendekati 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Inflasi April 2015 tercatat 0,36 persen, dengan inflasi "year on year" (tahunan) di 6,79 persen. Laju inflasi tersebut menunjukkan kenaikan dibanding Maret 2015 yang tercatat 0,17 persen dengan inflasi "year on year" (tahunan) di 6,38 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi kembali terkontraksi hingga ke 4,71 persen pada triwulan I 2015, karena belum optimalnya eksekusi belanja pemerintah, dan tekanan perekonomian global yang berdampak negatif terhadap kinerja ekspor. Gundy menyebutkan pemerintah perlu melakukan langkah-langkah signifikan untuk memacu pertumbuhan, dibanding hanya mengharapkan penurunan kebijakan suku bunga acuan.

Meskipun demikian, kata Gundy, nilai tukar rupiah yang kembali melemah terhadap dollar AS, telah menjadi "bagian" untuk memacu pertumbuhan dengan menggenjot ekspor. Bank Indonesia akan menggelar Rapat Dewan Gubernur pada 19 Mei 2015 pekan depan, di antaranya untuk menetapkan dan mengumumkan kebijakan suku bunga acuan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang meminta BI untuk perlahan-lahan menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) yang saat ini masih bertengker di level 7,5 persen. "Sebenarnya sekarang sudah agak longgar dari tahun lalu. Ya nanti pelan-pelan turun sedikit, distabilkan, ujarnya, dalam acara IIF Asia Financial Summit 2015, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, JK mengingatkan, suku bunga acuan mesti dijaga pada level tertentu yang tidak terlalu rendah. Namun, ia tidak menyebut berapa besaran penurunan dari BI rate yang saat ini dipatok 7,5% . Hal tersebut untuk menghindari minim aliran dana pihak ketiga (DPK). Dengan begitu likuditas bisa tetap terjaga. "Distabilkan, turun-turun sediki karena nanti kalau diturunkan lagi enggak mau nabung," ucapnya.

Langkah tersebut merupakan salah satu cara untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, belanja pemerintah juga akan menggerakkan perekonomi meskipun pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%. JK menklaim, pada Mei proyek-proyek pemerintah mulai berjalan efektif. "Ya kita goverment spending dan public spending, investasi dan konsumen. Otomatis konsumsi di masyarakt akan stabil," ucap JK

Namun begitu, Bank Indonesia menegaskan pihaknya tidak akan terintervensi pemerintah terkait kebijakan moneternya. Meski perekonomian kuartal-I melambat hingga 4,71 persen, BI belum berencana menurunkan suku bunga.

Gubernur BI Agus Martowardjojo mengatakan, sebagaimana dijelaskannya dalam berbagai kesempatan sebelumnya, prioritas BI tetap pada menjaga stabilitas makroprudensial (inflasi dan kurs), melalui instrumen BI rate yang tetap bisa ketat. Saat ini, BI rate masih di level 7,5 %.

Menurut dia, BI mengambil segala kebijakan berdasarkan data ekonomi. Jika dalam data tersebut memungkinkan pihaknya melakukan perubahan kebijakan, maka BI rate kemungkinan turun. "Bahwa kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah iya, tapi bukan berarti BI diintervensi. Maaf ya, mikir saja saya tidak akan diintervensi," kata Agus.

Senada dengan Agus, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan bank sentral memiliki Undang-Undang tersendiri sehingga pemerintah tidak bisa dan tidak boleh mempengaruhi otoritas moneter. Sekalipun ekonomi melemah ke 4,71% pada kuartal pertama 2015, Sofyan menuturkan pemerintah tidak bisa menggangu tugas BI untuk menjaga stabilitas moneter, termasuk menurunkan BI rate sebagai motor aktivitas perekonomian. "Kami tidak bisa menghimbau. Bank sentral tunduk UU-nya sendiri. Kami tetap koordinasi, tapi kita tidak boleh mempengaruhi bank sentral," kata Sofyan.