Di tengah lesunya ekonomi global memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor Indonesia pada empat bulan pertama tahun ini, dan persoalan ekonomi politik dalam negeri yang menghangat, Presiden Joko Widodo telah memberikan peringatan dini kepada beberapa menteri yang dianggap belum mampu menyelesaikan masalah organisasi internal kementeriannya.

"Hati-hati karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran, pencarian anggaran bisa masuk kepada serapan angggaran, serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi dan lain-lainnya. Hati-hati!”, tegas Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/5).

Presiden mengakui sudah memberikan peringatan sejak Januari lalu. Sayangnya tidak mendapat respon yang cepat dari sebagian menteri yang dinilai lalai menyelesaikan internal organisasi kementeriannya.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, hingga saat ini masih ada kementerian yang struktur organisasinya belum diteken oleh Presiden. Jumlahnya bukan 10 sebagaimana diberitakan sejumlah media, tetapi 8 kementerian.

Ke-8 kementerian yang Perpres struktur organisasinya belum diteken Presiden Jokowi adalah lain Kemenpora, Kementerian  PPN/ Bappenas, Kemenhan, Kemenag, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian KUKM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wajar, jika Presiden akhirnya harus menegur para menteri yang hingga saat ini belum menyelesaikan penataan organisasinya, karena hal ini bisa memperlambat penyerapan organisasi, yang juga berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Bukti pelemahan pertumbuhan ekonomi sudah kasat mata dilihat publik saat ini. Data BPS mengungkapkan, dari Januari hingga April 2015 nilai ekspor non-migas RI hanya mampu mencapai US$44,98 miliar, atau turun 6,43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$48 miliar.

“Share terbesar ekspor kita empat bulan pertama didominasi lemak dan minyak hewan nabati yang masih didominasi CPO dan turunannya. Ini didominasi ekspor minyak goreng, karena CPO sekitar 2/3 dalam bentuk minyak goreng. Kemudian, bahan bakar mineral yang didominasi batubara, walaupun volume turun,” ujar Sasmito Hadi Wibowo, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS kepada pers,  Jumat (15/5).  

Apalagi penurunan ekspor terjadi pada mitra Indonesia selama ini yaitu Australia, Tiongkok, Italia, dan Singapura. Pada periode tersebut ekspor ke Australia hanya US$ 721,6 juta, anjlok 50,56% dibanding ekspor periode sama 2014 yang mencapai US$1,46 miliar. 

Hal yang sama juga dialami dengan ekspor Indonesia ke Tiongkok pada Januari-April 2015 hanya mampu mencapai US$4,3 miliar, atau turun 30,56%  jika dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$6,2 miliar. Sementara itu, ekspor ke Italia turun 13,89% menjadi US$698 juta dari semula US$810 juta. Hasil ekspor ke Singapura pun hanya mencatatkan US$3 miliar, turun 13,26%  dibandingkan periode yang sama 2014 yang sebesar US$3,48 miliar.  

Dari gambaran tersebut, kinerja perekonomian Indonesia memang benar-benar terbukti menurun pada kuartal I-2015, sehingga memerlukan komitmen yang tinggi para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja untuk bekerja lebih keras dan cepat di tengah turbulensi ekonomi global yang begitu cepat.

Karena itu, bukti teguran Presiden Jokowi ke beberapa menteri yang menunjukkan kinerja belum menggembirakan, merupakan bentuk sanksi lisan yang harus mendapatkan perhatian serius para menteri, agar lebih cepat merealisasikan anggaran negara yang sudah di-posting di APBN-P 2015 sebagai upaya turut menggairahkan roda perekonomian di dalam negeri.