NERACA

Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Menteri Kesehatan segera mengevaluasi rumah sakit pemerintah yang ditengarai belum secara maksimal menangani pasien peserta Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS). "Menteri Kesehatan harus mengevaluasi rumah sakit pemerintah, karena penanganan pasien peserta BPJS masih memprihatinkan," kata Irma melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (15/5).

Irma mencontohkan dalam kunjungan kerjanya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Kamis (13/5), dirinya mendapati sejumlah pasien terlantar di pelataran rumah sakit milik pemerintah itu. Irma yang merupakan politisi Nasdem itu menemukan Budiantoro (35), seorang pasien penderita tumor ganas di leher terlantar di pelataran rumah sakit.

Berdasarkan pengakuannya, kata Irma, Budiantoro berobat ke RSCM berbekal surat rujukan dari salah satu RSUD di Sumatera Selatan. Namun hingga satu bulan menanti, Budiantoro tak kunjung mendapatkan pengobatan intensif, melainkan hanya diminta berobat jalan. "Saya langsung membawa pasien itu ke ruang bedah tumor untuk menjalani proses pengobatan intensif, saya meminta pihak RSCM menangani pasien secara serius," tegas Irma.

Dia menekankan secara kasat mata penyakit Budiantoro sudah mengkhawatirkan, sehingga semestinya pihak rumah sakit merawatnya dengan layak. Sebab, kata Irma, apabila merujuk pada aturan rumah sakit, ada beberapa penyakit yang harus langsung mendapatkan penanganan intensif atau gawat darurat.

"Dan kalau melihat kondisi tumor yang sudah hampir melebihi kepala, bukan lagi berstatus rawat jalan tapi sudah wajib dirawat intensif oleh rumah sakit," ujar dia. Irma berjanji akan memantau proses pengobatan yang dilakukan RSCM kepada Budiantoro. Ia meminta kasus Budiantoro dapat menjadi bahan evaluasi oleh Menteri Kesehatan.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan, pihaknya segera mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kami sudah setahun menjalankan program itu (BPSJ Kesehatan-red). Jadi kami usul dievaluasi kebaikan dan kelemahannya. Jadi dari kami akan menghitung, dari BPJS menghitung, dan dari dewan juga," kata Menkes.

Ia mengatakan bahwa setelah setahun berjalan sudah ada data-data terkait pelaksanaan program ini yang dapat dijadikan bahan evaluasi. Evaluasi ini, kata dia, juga termasuk aspek pembiayaan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang selama ini dilakukan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo mengatakan masih banyak keluhan masyarakat atas layanan dari rumah sakit. Temuan atas laporan di lapangan, ujarnya, rumah sakit terlalu lama menyikapi keluhan dari masyarakat.

Data Dinkes Jateng menyebutkan saat ini terdapat 214 rumah sakit terdiri dari RSU Daerah sebanyak 49 unit, RSU Pusat 3 unit, RSU TNI/Polri 11 unit,  RS Swasta 151 unit. Pihaknya mengakui tindakan tegas BPJS Kesehatan dengan memutus kontrak kerjasama rumah sakit nakal merupakan langkah tepat untuk membikin jera kepada pihak rumah sakit.