NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada investor Tiongkok melalui gelaran promosi terpadu "Market Sounding, Policy Dialogue, and Business Forum" yang digelar pada 13-14 Mei 2015 di Beijing, Tiongkok. "Melalui strategi promosi terpadu ini, kami mengharapkan keyakinan investor Tiongkok untuk menanamkan modalnya di Indonesia semakin kuat, sehingga realisasi investasi dari negara tersebut ke Indonesia juga semakin meningkat," kata Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kegiatan yang merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok akhir Maret lalu itu, menurut Franky, dimaksudkan untuk memperkenalkan proyek-proyek infrastruktur skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) yang telah siap untuk ditawarkan kepada investor.

Selain itu, acara tersebut juga dilakukan untuk melaksanakan fungsi BKPM sebagai "clearing house agent" yaitu fasilitator menyelesaikan hambatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. "Kegiatan promosi terpadu ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait sektor dan pemerintah daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), serta perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan masukan tentang karakteristik investor lokal," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, BKPM menginformasikan profil proyek infrastruktur yang siap ditawarkan secara khusus, serta menjelaskan secara detail tentang tahapan alur pelaksanaan dari proses tender proyek KPS hingga penandatanganan kontrak maupun regulasi terkait. Investor yang hadir dalam kegiatan tersebut, lanjut Franky, juga dapat berkonsultasi langsung dengan para PJPK sebagai pihak "contracting agency" atau pemilik proyek, dan memberikan masukan mengenai proyek-proyek yang ditawarkan.

"Kami akan terus berupaya mendorong terciptanya pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan menyerukan kepada para pengusaha swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan peluang investasi pada proyek-proyek infrastruktur bernilai total lebih dari 141 miliar dolar AS dalam lima tahun," katanya.

Pemerintah sendiri berkomitmen meningkatkan anggaran infrastruktur sebesar 63 persen pada 2015. Berdasarkan program pembangunan pemerintah, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah menyusun proyek-proyek infrastruktur untuk mengakselerasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen hingga 7 persen sepanjang 2015 - 2019.

Sebagai langkah awal, KPPIP memprioritaskan 71 proyek infrastruktur potensial berdasarkan kriteria memiliki nilai strategis dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, dapat segera diimplementasikan, bermanfaat bagi sosial ekonomi dan lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, dan merupakan rekomendasi kementerian atau lembaga pemerintah dan daerah terkait sektor.

Dari 71 proyek prioritas yang akan dilaksanakan baik oleh BUMN maupun swasta melalui skema KPS, terdapat 64 proyek bernilai di atas Rp500 miliar per proyek termasuk 22 proyek prioritas 2015. BKPM saat ini telah memiliki delapan proyek infrastruktur yang siap ditawarkan yang terdiri atas sektor pembangkit listrik, persampahan, jalan tol, air minum dan kereta api.