NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengakui, naiknya harga beras belakangan ini kemungkinan karena dipengaruhi oleh para mafia. Menurut Presiden, mafia mencoba memainkan harga pasar yang mahal supaya membuat pemerintah melakukan impor dari luar negeri. 

"Kenapa beras saat itu naik, karena ada desakan, dicoba didesak, ditekan agar kita impor. Kalau kita impor, harga langsung jatuh," ujar Jokowi pada acara Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Cibubur, Jakarta, Sabtu (16/5). 

Akan tetapi, Presiden menegaskan tidak mau mengimpor beras karena lebih mempertimbangkan nasib para petani. Presiden tidak ingin membuat petani menderita, karena dengan harga yang jatuh petani tidak bisa menikmati hasil panennya sendiri. 

"Kalau impor beras maka harganya akan menjadi Rp 4.000 per kg. Tapi, petani mau makan apa nanti? Bayangkan saja kalau kebijakan kita impor beras, petani semua akan seperti apa?" ujarnya. 

Jokowi mengatakan, keputusan impor tidaknya akan tergantung dari ketersediaan beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bisa saja, menurut Kepala Negara, dalam waktu-waktu tertentu pemerintah mengambil langkah untuk mengimpor dari beberapa negara langganan. 

"Tapi gak tahu, masih dihitung. Kalau masih kuat, kita gak impor. Tapi, hitungan terakhir kita masih kalkulasi tidak impor, memang berat berubah sesuatu yang tidak nyaman tapi produktif, membutuhkan menderita seperti itu," ujarnya.  

Memang benar, Presiden Jokowi menargetkan swasembada beras pada 2018. Berbagai cara dilakukan, mulai dengan membuka lahan pertanian baru, memperbaiki saluran irigasi bagi petani, serta menyediakan pupuk dan benih yang cukup.

Menurut dia, impor beras merupakan solusi jangka pendek. "Memang, kalau kita impor harga beras langsung jatuh, gampang banget. Mau kebijakan mudah ya gampang saja," tutur dia.

Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, jumlah produksi beras nasional tahun ini masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam waktu dekat pemerintah tak perlu melakukan impor tersebut. 

Presiden menambahkan, jika impor direalisasikan maka yang akan merasa keberatan adalah petani. Mereka terancam merugi karena harga gabah dan beras lokal akan turun.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dari hasil kunjungannya ke berbagai daerah ditemukan harga gabah senilai Rp 3.000 hingga Rp 3.400 per kg, sementara harga beras dari petani Rp 6.000 hingga Rp 7.200 per kg. Sedangkan harga beras di pasar sudah mencapai Rp 7.500 hingga Rp 10.500 per kg.

Mendag Rachmat Gobel menegaskan, impor beras merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh pemerintah untuk stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok pada bulan Puasa dan Lebaran. 

Menurut dia, sampai saat ini, Mentan Andi Amran Sulaiman masih optimistis bahwa penyerapan beras oleh Perum Bulog, masih berjalan dengan baik. Begitu pula dengan Kepala Perum Bulog, Lenny Sugihat, yang menyampaikan hal sama. 

“Tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan sudah siap kalau memang kita harus melakukan impor beras itu sendiri. Kalau itu dilakukan, itu akan dilakukan secara G2G (government-to-government),” ujarnya kepada pers usai diskusi di radio swasta di Jakarta, akhir pekan lalu.  

Lebih jauh, Jokowi mengatakan sejumlah kebijakan ekonomi yang ia susun bersama kabinetnya memang memberikan dampak besar terhadap pengurangan kesejahteraan masyarakat dalam waktu dekat. Namun, presiden optimistis, bahwa kebijakan itu nantinya akan berdampak positif ke depan.

"Memang berat mengubah dari sesuatu yang nyaman menjadi tidak nyaman. Tapi ke depan kebijakan ini akan membuat masyarakat lebih produktif. Butuh kekuatan menderita untuk mencapai itu," ujarnya. munib/fba