Oleh:  Yonas Sawor, Peneliti Masalah Papua

Lawatan Presiden Jokowi ke Indonesia Timur antara lain ke Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat selama 5 hari sejak 8 Mei 2015, sebagai agenda kunjungan kerja. Kunjungan Presiden Jokowi mendatangi Indonesia Timur khususnya Papua antara lain untuk melihat perkembangan masyarakat disana, karena bagaimanapun Papua selain menghadapi masalah ekonomi karena masih tertinggal dengan daerah lainnya juga masih menghadapi berbagai masalah politik, yang berimbas dengan munculnya gerakan bersenjata dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai bentuk perhatian kepedulian pemerintah terhadap perekonomian Papua antara lain dengan membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Asistensi Sosial (KAS) untuk penyandang disabilitas, dan melihat perkembangan pembangunan di Papua.  Selain itu pemerintah juga peduli kepada masalah politis, hal ini dapat dilihat dari kebijakan Presiden Jokowi memberikan grasi kepada 5 tahanan politik Papua.  Kelima tahanan politik ini langsung dibebaskan dari Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura.

Hentikan Stigma Konflik

Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Lapas Abepura, Sabtu,  9 Mei 2015, menyatakan  ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin menciptakan Papua sebagai negeri yang damai. Kelima tapol yang dibebaskan terkait kasus pembobolan gudang senjata milik TNI di Wamena Jawa Wijaya Papua pada tangal 3 April 2003. Mereka adalah Linus Hiluka, Numbungga, Apotnagolik, Kimanus Wenda dan Yaprai Murib.

 Pemberian grasi ini agar dilihat dalam rangka bingkai rekonsiliasi untuk terwujudnya Papua damai.  Kelima tapol mendapatkan grasi setelah melewati kajian menyeluruh, bukan dipilih, karena  melalui proses panjang sejak bulan Januari 2015.  Nantinya akan ditindak lanjuti pemberian grasi dan amnesti di wilayah lain.

       Berharap kelima tapol yang dibebaskan bisa berkontribusi saat berbaur dengan masyarakat, bersama pemerintah membangun Papua bersama-sama dengan cara yang berbeda-beda, sebab, pembangunan di Papua harus didukung semua pihak.

         Selain itu kebijakan Pesiden Jokowi mencabut larangan jurnalis asing meliput berita diPapua dalam rangka menumbuhkan saling percaya dimasyarakat, juga   mendapat apresiasi positif bagi para jurnalis dalam negeri dan asing.  Presiden Joko Widodo menyatakan mulai tanggal 10 Mei 2015,pemerintah mencabut larangan jurnalis asing meliput berita Papua, untuk menumbuhkan perasaan saling percaya dimasyarakat dan membebaskan wartawan asing yang ingin ke Papua seperti daerah lain dengan tujuan untuk menghentikan stigma dan konflik diPapua agar  menciptakan Papua sebagai tanah yang damai.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dengan adanya kebebasan meliput di Papua mengatakan pewarta asing tidak perlu meminta izin khusus dari Kementerian Luar Negeri untuk meliput berita di Papua sama seperti peliputan di wilayah lain.Selama ini Indonesia telah lama bersikap hati-hati terhadap media asing yang akan meliput konflik di Papua melalui berbagai ijin dari beberapa lembaga pemerintah dan jarang dikabulkan.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan bahwa Pemprov. Papua  mendukung kebijakan  Presiden Jokowi  mengingat Papua juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari NKRI. Kini saatnya Papua menyongsong era baru yang lebih baik dan jangan takut berlebihan apalagi protektif.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, Suwardjono menyatakan kebijakan Pemerintah memberikan kelonggaran kepada media asing untuk meliput Papua dampaknya akan membawa kemajuan bagi Papua, karena  secara terbuka Pemerintah terdorong lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat khususnya di Papua.  Berharap agar lembaga clearing house yang terdiri dari 12 kementerian lembaga segera dibubarkan termasuk perijinan serta standart liputan di daerah lain.

Peneliti LIPI, Adriana Elisabeth, menyatakan  masalah Papua harus diselesaikan secara komprehensif dengan pembangunan menjadi fokusnya.Karena tanpa fokus terhadap pembangunan, pasti tidak akan ada perbaikan-perbaikan yang signifikan, karena terlalu banyak, elit-elit politik di daerah di Papua yang lebih banyak bicara politik. 

Namun demikian, tidak semua kalangan puas dengan langkah yang diambil Presiden Jokowi, Ketua dewan adat di ManokwariSorong Jocke Isir mengatakan kecewa terhadap pemerintah Indonesia, setelah sebelumnya menaruh harapan pada kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.Sampai hari ini, program Pak Jokowi belum ada yang kami lihat dan rasakan.

            Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan, dua faktor besar yang menjadi persoalan dalam Otonomi khusus Papua, faktor pertama,  faktor kapasitas dan integritas Pemda dilevel kabupaten/kota belum dipersiapkan, maka uang dan kuasa yang diberikan kepada mereka justru menjurus kepada in-efesiensi dan korupsi. Faktor kedua bahwa mekanisme pertanggungjawaban dana otonomi khusus tidak di desain secara jelas,  sehingga pengawasan di lapangan menjadi tidak efektif mengakibatkan dana tidak terkelola secara akuntabel dan efektif. Pendekatan presiden mengutamakan dialog dan secepatnya.

Sementara itu, sejumlah pihak yang mengapresiasikan kebijakan pemerintah mengubah pendekatan dalam menyelesaikan masalah Papua,  antara lain datang dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon  yang menyatakan, untuk mewujudkan berhasilnya kebijakan pemerintah di Papua,  diperlukan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur pemerintah daerah Papua dan mengoptimalkan  pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemda sampai ke unit yang kecil sehingga dana otsus dari pusat  tepat sasaran dan menjadi stimulus pembangunan di Papua.

Tokoh Jaringan Damai Papua, Pater Neles Tebay mengatakan, langkah  Presiden mengedepankan jalan damai dalam penyelesaian masalah Papua disambut gembira masyarakat Papua karena tidak semua Presiden yang berjiwa besar bisa melakukannya, terutama kebijakan presiden memberikan grasi kepada lima narapidana politik dari Papua Barat dan hal  ini merupakan titik awal dari pembebasan 60 Narapidana politik/ tahan politik lainnya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, TNI akan mengedepankan tindakan yang lebih humanis ketimbang represif, serta tidak ada lagi tindakan prajurit yang menyakiti hati rakyat Papua. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail Cawidu mengatakan, bahwa pemerintah akan menghapuskan clearing house bagi jurnalis asing yang akan meliput ke wilayah paling Timur Indonesia.Menteri Perencanaan Pembangunann Nasional/Kepala Bapennas Andrianof Chaniago, mengatakan pemerintah  akan membangun infrastruktur transportasi  kereta api dari kota Sorong - Papua - Manokwari pada tahun 2017.

Kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada 5 tahanan politik dan mencabut larangan wartawan Asing meliput di Papua  sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada Papua serta untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua.  Kebijakan tersebut juga merupakan sikap positif dari pemerintah untuk menghentikan berbagai konflik dan ketertutupan pemerintahan terhadap para jurnalis asing.

 Hal ini merupakan momentum dalam menyongsong era keterbukan dan transparansi. Diharapkan masyarakat dan Pemerintah Daerah Papua mendukung dari kebijakan Pemerintah Pusat tersebut dan upaya – upaya segelintir kelompok dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin tidak berkembang dengan adanya pemberitaan-pemberitaan positif yang dilakukan oleh pers asing .

Oleh karenanya dengan semakin baiknya kehidupan masyarakat di Papua karena tidak adanya gangguan dari kelompok separatis maka harapan masyarakat Papua dapat mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lainnya dapat tercapai diikuti  kesejahteraan masyarakatnya. Harapan itu tidak mustahil apabila masyarakat dan pemerintah daerahnya mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi.