NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif langkah Kementerian Keuangan untuk menggandeng pelaku usaha dalam mencermati, membahas, dan mengevaluasi kebijakan ekonomi pemerintah. Langkah ini dipandang mampu menjembatani komunikasi dan kesepahaman antara dunia usaha dan penentu kebijakan.

Rosan Perkasa Roslani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial mengungkapkan, para pelaku usaha kerap mendapatkan informasi yang kurang lengkap terkait kebijakan pemerintah. Alhasil, muncul penilaian negatif atau sikap kontraproduktif terhadap pemerintah.

“Banyak kebijakan yang sebenarnya sangat baik bagi dunia usaha, policy-policy yang memberikan insentif kepada pelaku bisnis. Tapi karena kurangnya sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat, maka kebijakan-kebijakan yang positif ini justru kurang diketahui,” ungkap Rosan usai rapat bersama Menteri Keuangan dan jajarannya di Jakarta, Rabu (13/5).

Rosan menjelaskan, melalui forum pertemuan rutin dengan pelaku usaha, diharapkan tidak hanya muncul kesepahaman dan keselarasan langkah. Akomodasi secara langsung pandangan kalangan pelaku usaha akan mambantu pemerintah guna mendapatkan gambaran dan gagasan yang lebih praktis, informasi dan data sektoral, hingga kondisi sektor riil untuk diimplementasikan dalam kebijakan. Melalui diskusi bersama pula, Kadin berharap pemerintah bisa menghadirkan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah tertentu. “Dengan demikian kita harapkan akan lahir kebijakan jangka panjang, yang sustainable, bukan lagi solusi jangka pendek,” tambah Rosan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, Kementerian Keuangan telah mengagendakan pertemuan rutin dengan pelaku usaha. Forum dialog tersebut digelar tiap tiga bulan dengan menghadirkan perwakilan dunia usaha dari Kadin, Apindo, dan organisasi-organisasi usaha terkait.

“Diskusi tadi berlangsung selama dua jam. Kami sepakat, pemerintah dan dunia usaha harus berusaha untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang secara globla dalam tren melambat,” terang Menkeu.

Dia menjelaskan, sejumlah kebijakan telah disiapkan kementerian guna mendukung dunia bisnis nasional tidak terpuruk dalam kondisi ekonomi global yang masih labil. Di antaranya adalah fasilitas dan insentif pajak. Insentif yang diberikan kepada dunia usaha, menurut Menkeu, tidak akan menurunkan target penerimaan pajak. Untuk itu, pemerintah berharap pengusaha dapat memanfaatkan keringanan yang diberikan semaksimal mungkin. “Yang penting kewajiban pembayaran pajak dasarnya dilakukan dengan baik dan teratur,” kata Bambang.

Turut hadir dalam forum dialog ini Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum REI Eddy Hussy, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan sejumlah Wakil Ketua Umum Kadin lainnya. Sementara itu, hadir mendampingi Menkeu Bambang Brodjonegoro, Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito,Plt Dirjen Bea Cukai Supraptono, serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Astera Primanto Bhakti.