NERACA

Jakarta – Posisi negara Azerbaijan yang dekat dengan negara-negara kawasan Eropa Timur dan bekas Uni Soviet dimanfaatkan untuk mendongkrak promosi investasi industri Indonesia. Apalagi, Azerbaijan sendiri juga tengah memacu pembangunan infrastruktur dan manufaktur.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, informasi tentang Indonesia yang tengah memperkuat struktur dan pemerataan industri terus disampaikan kepada dunia internasional. "Semangat Indonesia dan Azerbaijan punya kesamaan yaitu sama-sama terus membuka peluang investasi," katanya menerima kunjungan Duta Besar Azerbaijan Tamerlan Garayev di Kementerian Perindustrian, dilansir dalam keterangan resmi, Kamis.

Pada pertemuan itu, Menperin menawarkan investasi di bidang infrastruktur dan hilirisasi industri. Saleh Husin juga menekankan kemampuan industri nasional memproduksi produk makanan minuman, otomotif hingga elektronik.

"Ekonomi mereka tengah tumbuh. Ini juga kesempatan produk barang konsumsi kita masuk Azerbaijan," ujarnya. Selain itu, Azerbaijan dapat menjadi pintu masuk ekspor Indonesia ke negara-negara sekitarnya, kawasan Kaukasus dan Asia barat daya.

Senada, Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin, Ahmad Sigit Dwiwahjono mengungkapkan, kedua negara baik pemerintah dan pelaku usahanya dapat bekerja sama dan tukar pengalaman dalam riset, penanaman modal, ekspor dan pembangunan struktur industri berbasis bahan baku lokal serta teknologi tinggi.

Pada keterangan resmi yang lain, Menperin mengatakan, usaha meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri tidak lagi berhenti pada himbauan dan dorongan. Lebih jauh lagi, dia akan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam audit penyerapan komponen dalam negeri oleh lembaga pemerintahan.

“Kita cari jalan baru terus. Memang harus sedikit memaksa, makanya kita akan melibatkan BPKP mengaudit lembaga pemerintahan, BUMN dan bahkan kementerian yang menggunakan APBN dalam penggunaan produksi kita sendiri,” kata Menperin Saleh Husin pada diskusi bertema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Proyek-proyek Infrastruktur di Jakarta, Selasa (12/5/2015). Diskusi ini diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Terkait mekanisme audit dan kerja sama yang akan digalangnya, Menperin bahkan berencana menyusun nota saling pengertian alias Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPKP. Pelibatan lembaga pemeriksa keuangan ini, menurutnya bakal membuat instansi-instansi tidak memiliki alasan untuk berkelit upaya penggunaan produksi domestik.

Dia optimistis, langkah ini bakal didukung lantaran memiliki manfaat berlapis. “Benefitnya banyak, multiplier effect juga ada. Industri dalam negeri berkembang, investasi bergulir dan lapangan kerja terserap,” ujar Saleh Husin.

Salah satu proyek yang diincar penggunaan komponen dalam negerinya ialah proyek pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW). Beragam komponennya yang sudah mampu diproduksi oleh industri nasional antara lain kabel, trafo, hingga turbin.

“Saya sudah bicara dengan Wapres Jusuf Kalla. Ke depan kita akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN agar betul-betul menggunakan barang-barang yang kita produksi sendiri. Toh anggaran belanjanya punya sendiri, APBN. Jadi harus industri nasional mendapat manfaat sebesar-besarnya,” tegasnya.

Sektor energi memang menjadi salah satu andalan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Seperti proyek-proyek di usaha hulu migas yang dikoordinasikan oleh SKK Migas dan di lakukan oleh Kontrak Karya Kerjasama (K3S) di bawah Kementerian ESDM dan pembangunan power plant & transmisi, energi,  PLN, PGN  di bawah Kementerian BUMN.

Beberapa komitmen Pemerintah terkait peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, antara lain UU Nomor 3/2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menperin Nomor.02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan menambahkan, hal krusial dalam mendongkrak TKDN adalah perencanaan, spesifikasi barang dan tenggat waktu pengadaan oleh investor suatu proyek harus terbuka dan transparan.

“Sehingga, industri-industri kita yang mampu memproduksi barang yang dibutuhkan dalam proyek infrastruktur, dapat menyesuaikan dan mengatur strategi produksi. Termasuk juga menyiapkan investasi baru jika diperlukan. Keterbukaan ini membuat mereka berpeluang berkompetisi dan ujung-ujungnya industri kita berkembang,” kata Putu.