NERACA

Cibinong - Sebanyak 40 kelompok tani dari 18 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperoleh bantuan 40 traktor tangan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2015. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan mendukung program swasembada.

"Bantuan "hand tractor" harus menjadi sumber motivasi petani bekerja lebih giat dalam meningkatkan produksi pertanian demi terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Bogor," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar di Cibinong, Selasa (12/5).

Adang mengatakan kebutuhan mesin pertanian saat ini tidak dapat dihindari mengingat kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian dan luas lahan pertanian di Kabupaten Bogor."Alat ini sangat berkontribusi positif terhadap peningkatan Intensitas Pertanaman (IP) khususnya untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Dia juga menjelaskan 40 traktor tangan tersebut sudah diberikan kepada 40 kelompok tani, yakni di Kecamatan Tenjo dua unit, Parungpanjang satu unit, Jasinga satu unit, Cigudeg dua unit, Nanggung dua unit, Leuwisadeng satu unit, Leuwiliang tiga unit, Pamijahan dua unit, Cibungbulang dua unit, Ciseeng satu unit, Ciomas satu unit, Caringin satu unit, Ciawi lima unit, Megamendung tiga unit, Cisarua satu unit, Sukamakmur sepuluh unit, Jonggol satu unit, dan Cariu satu unit.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Siti Nurianty menyatakan akan menindak tegas kelompok tani yang menyalahgunakan bantuan dari pemerintah itu."Saya peringatkan agar para penerima bantuan mempergunakan alat pertanian sesuai peruntukannya," katanya.

Dia berharap tidak akan ada penyalahgunaan, karena sudah dibuat berita acaranya dan ada komitmen tertulis untuk tidak menyelewengkan bantuan."Ingat, bantuan tersebut tidak dipungut biaya apa pun oleh Distanhut atau siapa pun," tandasnya.

Bantuan traktor tersebut akan diberikan kepada 40 kelompok petani yang ada di Kabupaten Bogor melalui seleksi yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K). Ant