Proyek Pemerintah Bisa Jadi “Jaminan” SBSN

NERACA

Jakarta---Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyetujui penggunaan proyek sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Adapun peraturan itu PMK Nomor 129/PMK.08/2011. "Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 19/2008 tentang SBSN, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan proyek," kata Kepala Biro Humas Kemenkeu, Yudi Pramadi di Jakarta, (21/9)

Menurut Yudi, penyetujuan tersebut dilakukan. Karena mengingat jumlah Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sebagai Underlying Asset penerbitan SBSN relatif terbatas. "Karenanya, Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU) dan Dirjen Anggaran (DJA) memandang perlu adanya alternatif lain, yaitu menjadikan proyek sebagai underlying penerbitan SBSN melalui skema Ijarah Asset to be Leased," tambahnya

Yang jelas, proyek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN adalah proyek yang telah mendapat alokasi dalam APBN, dibiayai melalui belanja modal rupiah murni dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jenis proyek meliputi proyek pembangunan dan pengadaan berupa proyek yang akan dan sedang dilaksanakan.

Adapun persyaratan proyek yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, yakni telah tercatat dalam Daftar Proyek, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan tidak sedang digunakan sebagai Aset SBSN.

Selain itu, Menkeu juga dapat meminta laporan perkembangan pelaksanaan proyek kepada Kementerian/Lembaga yang mencakup perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik proyek, dan perkembangan realisasi penyerapan dana.

Menkeu juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proyek yang dijadikan dasar penerbitan SBSN. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto pernah mengungkapkan pemerintah menyiapkan proyek di APBN senilai Rp 20,9 triliun untuk dijadikan aset jaminan (underlying assets) penerbitan sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) dalam waktu dekat. "Nilai proyek sebagai underlying sukuk Rp 20,9 triliun. Ini sukuk menggunakan proyek dalam APBN sebagai underlying-nya," katanya

Menurut Rahmat, sukuk tersebut akan diterbitkan pada 1-2 bulan mendatang setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Rencana dalam waktu 1-2 bulan bisa diterbitkan menunggu peraturan Menkeu dikeluarkan," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana menerbitkan 2 jenis sukuk berbasis proyek guna membantu pembiayaan proyek negara. Untuk penerbitannya, Kementerian Keuangan saat ini tinggal menunggu harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. "Pertama proyek yang memang sudah masuk APBN yang nilainya cukup besar. Kita sebut istilahnya sukuk proyek underlying," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Adhi Commputer Properti (ACP) Kenalkan 3 Proyek

    NERACA   Jakarta - PT Adhi Commuter Properti (ACP) sebagai terus mengembangkan kawasan yang berkonsep Transit Oriented Development…

Pengusaha Dukung Pemerintah Jembatani Gap Harga EBT

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, F.X Sutijastoto…

Persiapan MotoGP di Mandalika, ITDC Bentuk MGPA

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Badan Usaha Milik…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Realisasi Belanja Negara Hingga Oktober Capai 73,1%

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja negara sejak Januari hingga Oktober…

Cara Menpan RB Rampingkan Birokrasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan langkah-langkah perampingan…

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Perda Terkait Dugaan Desa Fiktif

    NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar mengevaluasi peraturan daerah pembentukan desa terkait belakangan…