Proyek Pemerintah Bisa Jadi “Jaminan” SBSN

NERACA

Jakarta---Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyetujui penggunaan proyek sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Adapun peraturan itu PMK Nomor 129/PMK.08/2011. "Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 19/2008 tentang SBSN, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan proyek," kata Kepala Biro Humas Kemenkeu, Yudi Pramadi di Jakarta, (21/9)

Menurut Yudi, penyetujuan tersebut dilakukan. Karena mengingat jumlah Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sebagai Underlying Asset penerbitan SBSN relatif terbatas. "Karenanya, Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU) dan Dirjen Anggaran (DJA) memandang perlu adanya alternatif lain, yaitu menjadikan proyek sebagai underlying penerbitan SBSN melalui skema Ijarah Asset to be Leased," tambahnya

Yang jelas, proyek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN adalah proyek yang telah mendapat alokasi dalam APBN, dibiayai melalui belanja modal rupiah murni dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jenis proyek meliputi proyek pembangunan dan pengadaan berupa proyek yang akan dan sedang dilaksanakan.

Adapun persyaratan proyek yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, yakni telah tercatat dalam Daftar Proyek, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan tidak sedang digunakan sebagai Aset SBSN.

Selain itu, Menkeu juga dapat meminta laporan perkembangan pelaksanaan proyek kepada Kementerian/Lembaga yang mencakup perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik proyek, dan perkembangan realisasi penyerapan dana.

Menkeu juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proyek yang dijadikan dasar penerbitan SBSN. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto pernah mengungkapkan pemerintah menyiapkan proyek di APBN senilai Rp 20,9 triliun untuk dijadikan aset jaminan (underlying assets) penerbitan sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) dalam waktu dekat. "Nilai proyek sebagai underlying sukuk Rp 20,9 triliun. Ini sukuk menggunakan proyek dalam APBN sebagai underlying-nya," katanya

Menurut Rahmat, sukuk tersebut akan diterbitkan pada 1-2 bulan mendatang setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Rencana dalam waktu 1-2 bulan bisa diterbitkan menunggu peraturan Menkeu dikeluarkan," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana menerbitkan 2 jenis sukuk berbasis proyek guna membantu pembiayaan proyek negara. Untuk penerbitannya, Kementerian Keuangan saat ini tinggal menunggu harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. "Pertama proyek yang memang sudah masuk APBN yang nilainya cukup besar. Kita sebut istilahnya sukuk proyek underlying," ujarnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…

Berlakukan WFH, Bhinneka.com Pastikan Aktivitas Pengantaran Berjalan Terkendali

    NERACA   Jakarta - Demi mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di mana keselamatan karyawan menjadi prioritas Bhinneka.com. Kini Bhinneka.com…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…