Daripada menjawab dengan mengandaikan banyak penjelasan, saya kirim pertanyaan itu kepada keponakan yang duduk pada tahun pertama SMA. Beberapa menit kemudian, ia kirim balasan: ”Kalau penjualan mobil naik 54 persen, so what gitu lho, Om!” Tentu ia belum paham kerumitan soalnya, tetapi ungkapan ”so what gitu lho” terasa kena ke jantung masalah. Soalnya, tak menyangkut pertumbuhan, tetapi kualitas pertumbuhan. Di Indonesia, kualitas pertumbuhan merupakan masalah yang sudah lama membara.

Dilucuti dari slogan akademis, masalahnya adalah tidak terkaitnya pertambahan kekayaan secara keseluruhan dengan perbaikan kualitas hidup warga Indonesia yang miskin dan hampir miskin. Itulah 108,8 juta warga yang bertahan hidup dengan kurang dari Rp 18.000 per hari pada tahun 2006 dan telah mencapai sekitar 121,7 juta warga pada 2010. Ini bukan cerita baru, kita telah lama menghabiskan waktu bersitegang tentang itu. Namun, ada perkara jauh lebih sederhana yang tersembunyi dari sengketa luasnya kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Andai yang tersembunyi itu dimunculkan dengan bahasa biasa, siapa tahu kita boleh menemukan ilham bagi harapan.

Urusan mata pencarian

Mengapa corak pertumbuhan ekonomi tidak terkait dengan perbaikan kesejahteraan orang miskin dan hampir miskin? Sebabnya tentu banyak, tetapi salah satunya adalah masalah sederhana ini. Kita lupa, ekonomi pertama-tama adalah urusan mata pencarian (livelihood). Mata pencarian adalah istilah untuk sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup. Kelugasan ini mungkin terdengar naif dan bunyinya terdengar menyimpang dari teks ekonomi, tetapi lebih baik terkesan naif daripada kehilangan inti masalah.

Mengapa kita lupa ekonomi pertama-tama urusan mata pencarian? Sebabnya juga banyak, tetapi salah satunya berupa kesesatan mengartikan ekonomi sebagai mekanisme pasar (the market system). Itu tidak berarti mekanisme pasar tidak berguna bagi ekonomi, tetapi menyamakan ekonomi dengan mekanisme pasar adalah kesesatan besar. Dengan segala hormat, sesat itu mudah ditemukan di banyak buku dan kajian ekonomi.

Apa urusan kesesatan ini dengan soal pertumbuhan ekonomi yang tidak punya kaitan dengan hidup orang miskin dan hampir miskin? Dalam bahasa sederhana, soalnya kira-kira dapat diringkas begini. Seketika diartikan sebagai mekanisme pasar (dan bukan lagi urusan mata pencarian), ekonomi diracuni kecenderungan menyingkirkan orang miskin.

Apakah masalahnya selugu itu? Tentu saja tidak, tetapi dari kacamata warga biasa, selalu bijak kita berangkat dari apa yang dianggap lugu. Selain itu, penghalusan rumusan memang baik untuk kesopanan, tetapi fakta brutal juga menuntut kelugasan frontal. Seketika ekonomi diartikan sebagai mekanisme pasar, padahal prinsip pasar berisi ”pembayar tertinggi adalah pemenang”, ekonomi tidak lagi berurusan dengan mata pencarian, tetapi dengan urusan mengejar para pembayar tertinggi. Soalnya, orang miskin dan hampir miskin per definisi bukan kaum pembayar tertinggi.

Tentu realitas tidak hitam-putih dan rentang pembayar tertinggi dengan yang tidak mampu membayar berisi lapis-lapis gradasi: beberapa berdaya beli lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Namun, gradasi itu juga tidak mengubah prinsip mekanika pasar yang beroperasi dengan ukuran daya beli.

Lantaran diartikan sebagai mekanika pasar, ekonomi kemudian tak lagi berurusan dengan mata pencarian, tetapi dengan proses akumulasi. Itulah mengapa istilah ”ekonomi” kemudian dianggap identik dengan ”bisnis”: bagaimana mengubah 5 miliar jadi 50 miliar, yang 50 miliar jadi 500 miliar, dan seterusnya, dengan atau tanpa terkait urusan mata pencarian. Ekonomi lalu pertama-tama jadi urusan pebisnis atau pengusaha, bukan urusan mereka yang mengerti seluk-beluk mata pencarian warga biasa.

Dibantu media yang setiap hari meng- utak-atik rubrik ekonomi sebagai urusan sentimen pasar dan bisnis (dan bukan soal mata pencarian), lengkaplah sesat dan lupa kita bahwa ekonomi pertama-tama adalah urusan mata pencarian. Lalu, terjadilah pemisahan tajam antara ”ekonomi akumulasi” dan ”ekonomi survival”. Ekonomi akumulasi berurusan dengan pelipatgandaan keuntungan tanpa kaitan dengan urusan mata pencarian, sedangkan ekonomi survival berurusan dengan soal bertahan hidup di jurang kemiskinan tanpa kaitan dengan soal akumulasi.

Yang pertama berurusan dengan akumulasi investasi, yang kedua dengan makan tiwul. Barangkali pokok ini terdengar asing, tetapi ia bukanlah perkara baru. Pemikir ekonomi Swiss, Sismonde de Sismondi (1773-1842), dan pemikir ekonomi Hongaria, Karl Polanyi (1886-1964), telah lama mengingatkan tentang kesesatan mengartikan ekonomi sebagai mekanika pasar.

Urusan ketidakterkaitan

Apakah kedua arti ekonomi itu benar-benar tidak punya kaitan? Satu-satunya kaitan tinggal kemungkinan tipis ini: soal mata pencarian orang miskin dicakup oleh ekonomi akumulasi hanya sejauh mata pencarian orang miskin menjadi akibat sampingan proses akumulasi.

Dengan itu, urusan mata pencarian orang miskin juga sekadar menjadi lampiran kecil kebijakan ekonomi. Maka, ekonomi juga hanya menaruh perhatian pada mereka yang mampu melakukan ”aktivitas akumulasi” dan bukan mereka yang berjerih payah di lembah ”ekonomi survival”’. Sosok nyata ekonomi survival itu tentulah sekitar 121,7 juta warga di atas. Dalam buku pelajaran ekonomi, namanya eksternalitas positif—mata pencarian orang miskin hanya dampak tak disengaja dari ekonomi akumulasi.

Jadi, seketika ekonomi dipahami sebagai mekanisme pasar, padahal mekanisme pasar terutama mengejar mereka yang berdaya beli. Maka, ekonomi juga tidak punya urusan langsung dengan mata pencarian orang miskin dan hampir miskin yang coba bertarung memenuhi kebutuhan hidup. Kalau dalam proses akumulasi itu orang miskin dan hampir miskin kecipratan mata pencarian, syukurlah! Akan tetapi, jika mereka tak memperoleh remah-remah apa pun dari pengejaran akumulasi, ekonomi akumulasi memang pertama-tama tidak bertujuan memenuhi mata pencarian orang miskin.

Karena kini urusan pokok ekonomi adalah akumulasi, padahal akumulasi berarti yang 5 menjadi 50 atau yang 50 menjadi 500, pertumbuhan ekonomi juga berisi urusan angka lonjakan akumulasi modal atau transaksi jual-beli, dan bukan lagi urusan mata pencarian.

Di situlah terletak rahasia mengapa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya punya kaitan dengan perbaikan mata pencarian orang miskin dan hampir miskin. Maka, indeks pasar saham atau uang bisa saja tumbuh gegap gempita, penjualan mobil bisa melonjak 54 persen, atau perusahaan-perusahaan mencetak rekor ketinggian laba, tetapi kemiskinan tetap saja seperti benua tak bernama.

Mungkin itulah mengapa berbagai klaim atas tingkat pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah mudah disergap dan patah. Sebab, klaim itu tidak menunjuk pada perbaikan ”ekonomi” sebagai perluasan sumber mata pencarian hidup orang miskin. Lugasnya, yang dituntut warga biasa bukan ekonomi yang diartikan sebagai perluasan mekanisme pasar, tetapi ekonomi dalam arti penyelenggaraan mata pencarian.

Pada titik ganas ini, kita sering menyodok soalnya ke garis ekstrem, yaitu mengutuki ekonomi pasar. Semoga kita paham ”ekonomi pasar” ibarat hutan dengan pepohonan beragam. Beberapa jenis pohon lebih beracun dibandingkan dengan pohon lain. Sebagaimana pohon tertentu lebih beracun daripada pohon lain, begitu pula jenis ekonomi pasar tertentu lebih beracun bagi urusan mata pencarian orang miskin dibandingkan dengan ekonomi pasar lain.

Hal itu juga berarti jenis ekonomi pasar tertentu dapat lebih terkait dengan urusan mata pencarian orang miskin daripada jenis ekonomi pasar lain. Pada pencarian jenis ekonomi pasar yang lebih terkait langsung dengan mata pencarian orang miskin inilah energi intelektual dan kebijakan publik sebaiknya diarahkan. Dalam arti ini, perdebatan mengenai sistem ekonomi bukanlah agenda yang usang.

Apakah lalu ”mekanisme pasar” tidak punya kaitan dengan ”ekonomi”? Jawabnya bisa dibuat sederhana. Mekanisme pasar adalah bagian dari ekonomi, tetapi mekanisme pasar pasti tak sama dengan ekonomi. Mekanisme pasar hanya salah satu alat kebijakan ekonomi. Di sini tentu dapat dibedakan berbagai jenis pasar: pasar bahan pokok, pasar kerja, pasar uang, pasar jasa kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya.

Jika pasar sebagai salah satu alat kebijakan ekonomi itu berguna, kita mesti memakainya. Namun, kalau justru merusak ekonomi sebagai urusan mata pencarian (terutama orang miskin dan hampir miskin), mengapa harus bersikeras menyembahnya? Pada akhirnya mungkin soalnya adalah kadar, dan pada setiap sektor dituntut penerapan yang berbeda-beda.

Banyak alasan mendasar mengapa menyamakan arti ekonomi dengan mekanisme pasar merupakan fatwa yang fatal. Namun, dalam kondisi genting, kemiskinan yang keluasannya kini makin sulit diberi nama cukuplah menyebut satu alasan sederhana: karena orang miskin dan hampir miskin tak peduli penjualan mobil tumbuh 50 atau 500 persen. (www.unisosdem.org)