NERACA

Jakarta – Keberhasilan penerapan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat tak lepas dari peran serta kementerian atau lembaga terkait. Salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu lembaga independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, KKP perlu melakukan sinergitas dengan OJK terutama dalam penyelenggaraan pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan.

Hal itu diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai menandatangani nota kesepahaman antara KKP dan OJK di Pelabuhan Perikanan Boddia, Takalar, Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (12/5). Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Usai penandatangan, Menteri Susi mengatakan bahwa laut Indonesia terpanjang ke-2 di dunia, namun hasil ekspor produknya posisi ke-5 di ASEAN. Hal ini membuat sektor perikanan dan kelautan butuh dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendorong industri perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor kelautan dan perikanan.

"Saya yakin jika financing lembaga-lembaga keuangan ini bergerak, masuk, mensupport sektor perikanan dan kelautan itu pasti akan berhasil meningkatkan produksi dan ekspor hasil laut kita," ungkap Menteri Susi.

Disamping itu Menteri Susi menyayangkan karena kredit bank yang disalurkan ke nelayan jumlahnya masih sangat sedikit. Dari data OJK, kredit bank yang disalurkan ke sektor maritim baru mencapai Rp17,6 triliun per Desember 2014. Porsi kredit ke sektor maritim hanya mencapai 0,49% dari total kredit yang disalurkan industri perbankan Rp3.600 triliun. Dari nilai itu, kredit yang disalurkan perbankan ke sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp17,6 triliun tersebut sebesar 75% berupa kredit modal kerja dan 25% untuk modal investasi.

 "Sektor usaha di bidang kelautan dan perikanan potensinya sangat besar dan itu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Bisa masukkan kredit ke kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan, pemasaran produk, wisata bahari, dan jasa pendukung lainnya," ujar Menteri Susi.

Untuk itu tahun ini OJK siap menyalurkan kredit yang lebih besar. Ada sejumlah bank yang akan menyalurkan kredit langsung pada nelayan. Selain itu bank juga akan melakukan beberapa pembiayaan, seperti pembiayaan kapal, pembiayaan penyediaan lemari pendingin atau cold storage, pembiayaan sentra produksi perikanan, pembiayaan rumput laut dan pembiayaan pelabuhan. OJK menargetkan pertumbuhan kredit di sektor kelautan dan perikanan pada tahun ini akan naik sebesar 67% atau akan naik menjadi Rp 29 triliun pada akhir tahun ini. Tidak hanya perbankan berbagai perusaahaan pembiayaan juga mulai melirik sektor kelautan dan perikanan. Ada 12 pembiayaan yang siap mengucurkan dana pada sektor kelautan dan perikanan dengan total Rp 500 miliar di tahun ini.

Sementara itu dalam sambutannya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, kredit usaha jangan hanya diberikan kepada pengusaha, tetapi juga kepada nelayan. Selama ini nelayan sulit mendapatkan kredit karena dianggap "orang susah". Program jaring yang diadakan oleh OJK dengan menggandeng pihak perbankan sangat baik dilakukan, diharapkan OJK dapat merambah sektor lain seperti industri dan pertanian. Selain itu menurut Wapres, pembasmian illegal fishing harus diimbangi dengan upaya peningkatan di aspek yang legal. Seperti dalam hal perikanan tangkap yang ramah lingkungan, bantuan modal usaha dan budidaya.

Kesepakatan bersama antara KKP dan OJK tentang peningkatan akses keuangan sektor kelautan dan perikanan yang ditandatangani hari ini (11/05), menjadi penting dan strategis bagi kedua belah pihak. Sebagai lembaga pemerintah dan independen,  keduanya memiliki konstribusi yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana visi Presiden Joko Widodo. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi koordinasi kebijakan dalam rangka pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan, penyediaan layanan data dan atau informasi, penelitian dan pengembangan, sosialisasi dan edukasi, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia.

Hal ini tentu perlu diikuti dengan kesiapan Indonesia untuk dapat meningkatkan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan yang berkeadilan, antara lain melalui pembangunan armada perikanan nasional, sarana prasarana sistem rantai dingin, sentra pengolahan terpadu, dan sarana prasarana logistik ikan nasional. Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan atas dasar prinsip-prinsip kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penandatangan tersebut dilaksanakan pada kegiatan peluncuran buku pintar tentang Program JARING 2015.

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Takalar merupakan salah satu daerah penghasil komoditas rajungan dan kepiting . Produksi perikanan tangkap komoditi Rajungan Kabupaten Takalar pada tahun 2012 sebanyak 80,4 ton, tahun 2013 sebanyak 67,1 ton. Sedangkan pada tahun 2014 kapasitasnya  mencapai 64,3 ton. Adapun kapasitas produksi rajungan  yang dihasilkan oleh salah satu unit pelaksana teknis (UPT) KKP yakni Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar telah mencapai 1.800.000 ekor per tahun.