NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan Keppres tentang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2015 (Pansel Capim KPK). Namun hingga saat ini, pemerintah belum pernah mengumumkan ke publik tentang siapa kandidat Pansel Capim KPK.

Oleh karenanya, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meminta Presiden Joko Widodo untuk mewaspadai penyusup dalam Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK.

"Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan mengeluarkan keputusan tentang Pansel Capim KPK 2015. Namun, hingga saat ini belum juga diumumkan ke publik siapa saja kandidatnya," kata Emerson Yuntho di Jakarta, Senin (11/5).

Menurut Emerson, hal itu justru mengkhawatirkan karena Pansel Capim KPK akan mudah disusupi oleh orang-orang titipan partai bahkan oleh pihak-pihak yang tengah dibidik KPK atau yang ingin melemahkan atau membubarkan KPK.

Emerson juga mengatakan Presiden Jokowi harus berani membuang siapa pun dari susunan Pansel Capim KPK yang berasal dari partai politik atau yang berafiliasi dengan partai politik maupun akademisi yang menjadi pembela atau ahli untuk koruptor atau figur yang kontra-KPK.

"Ada baiknya calon pansel juga dilihat rekam jejaknya melalui saringan KPK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," tuturnya.

Emerson pun mendesak anggota pansel yang ditunjuk harus memiliki kriteria berintegritas, independen, bukan berasal dari partai politik, tidak ada konflik kepentingan dengan KPK, tidak memiliki masalah di masa lalu seperti pernah menjadi tersangka korupsu dan memiliki komitmen antikorupsi.

"Dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK dan menghindari pelemahan KPK harus dimulai dari pemilihan yang ketat para calon anggota Pansel Capim KPK," katanya.

Menurut Emerson, komposisi Pansel Capim KPK 2015 akan menentukan masa depan KPK. Bila ketua atau anggota pansel bermasalah, dapat dipastikan calon pimpinan KPK yang dihasilkan nanti mayoritas figur bermasalah.

"Jangan biarkan Pansel Capim KPK disusupi figur-figur yang prokoruptor," ujarnya.  

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan Presiden telah memberi arahan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK.

Pasalnya, masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada Desember 2015 dan harus segera dilakukan pembentukan pantia seleksi calon pimpinan KPK, agar persiapannya lebih matang. Ant