NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menganggarkan dana hingga sekitar Rp56,97 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah di Tanah Air. "Pemerintah telah menganggarkan dana Rp 56,97 triliun untuk infrastruktur jalan di seluruh Indonesia untuk 2015," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Sabtu (9/5).

Ia memaparkan, alokasi APBN-P 2015 untuk infrastruktur jalan tersebut dipakai untuk 40 kilometer jalan tol, membangun jalan baru 497 kilometer, pelebaran 2.000 kilometer jalan, dan rekonstruksi 1.865 kilometer.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Harian Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa terjadinya kondisi pelemahan ekonomi di Tanah Air antara lain karena lambatnya realisasi anggaran yang seharusnya sudah dikucurkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur penting. "Dunia usaha konsumsi direm sedemikian rupa melalui melambatnya realisasi anggaran pemerintah," kata Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Selasa 5 Mei.

Dengan demikian, menurut dia, pelemahan ekonomi yang terindikasi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 tidak lepas dari lemahnya kinerja realisasi anggaran, baik di pusat maupun di daerah. Bahlil mengingatkan bahwa perekonomian nasional, baik di pusat maupun di daerah, juga masih sangat bergantung pada sektor konsumsi. "Sektor ini pun sangat bergantung pada belanja pemerintah," pungkasnya. 

Namun begitu, Pengamat Ekonomi Universitas Padjajaran, Ina Primiana menilai keterbatasan ruang fiskal dalam negeri, dikhawatirkan akan mengurangi potensi percepatan realisasi pembangunan infrastruktur. Akibatnya, infrastruktur dalam negeri pun akan sulit berkembang. "Apalagi pemerintah hingga kini hanya mampu menanggung pembiayaan infrastruktur sebesar 30 persen selama 2015 hingga 2019," tutur.

Ina menjelaskan, rata-rata anggaran infrastruktur yang telah dialokasikan APBN/APBD masih kurang dari 3 persen dari PDB. Sehingga, diperlukan pembiayaan yang baik, agar Indonesia mampu merealisasikan pembangunan yang berdampak pada ekonomi tanah air. "Idealnya anggaran infrastruktur minimal 5 persen dari PDB. Bahkan Indonesia masih kalah dibandingkan Vietnam yang mencapai 9 persen,India 7 persen serta China 10 persen," imbuh dia.

Di sisi lain, dia mengatakan peran pemerintah pusat dan daerah yang masih lamban dalam mengantisipasi baik kebutuhan infrastruktur, konektivitas, dan layanan logistik pada saat ekonomi berkembang dengan cepat. "Minimnya infrastruktur akan menjadi permasalahan logistik, distribusi dan inefisiensi karena tingginya biaya logistik, akibat adanya disparitas harga bisa mencapai 80 persen bila infrastruktur belum memadai," tandasnya.