NERACA

Ambon - Presiden Joko Widodo mewacanakan akan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia sektor informal seperti pembantu rumah tangga (PRT) ke semua negara dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan. "Saya sudah sampaikan 'step by step' yang namanya TKI khususnya perempuan, khususnya untuk pembantu rumah tangga pada tahun ke 3, ke 4 ke depan harusnya sudah disetop," kata Presiden seperti dilansir laman Antara, akhir pekan kemarin.

Presiden mengungkapkan saat ini pemerintah baru menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah. Presiden berharap kebijakan ini harus ditindaklanjuti oleh semua instansi pemerintah dari pusat hingga daerah dengan tidak mendorong warga menjadi TKI ke luar negeri. Di sisi lain pemerintah juga diminta untuk menciptakan lapangan kerja baru agar tidak menambah angka pengangguran di dalam negeri. "Jadi saya titip supaya Disnakertrans jangan mendorong orang menjadi TKI, setuju gak," kata Jokowi.

Presiden mengatakan salah satu alasan ini diantaranya banyaknya TKI yang bermasalah. Jokowi mengungkapkan saat ini sekitar 260 TKI di luar negeri sedang menghadapi masalah hukum, yang bisa berujung pada ancaman hukuman mati. "Saya tidak bisa bayangkan kita kirim ibu-ibu ke sana, wanita ke sana. Kemudian sekarang daftar yang saya terima 260 yang dalam proses hukum," katanya.

Presiden mengatakan masalah hukum yang menimpa TKI itu terjadi karena minimnya kualitas SDM, ditambah dengan faktor perbedaan budaya yang tidak tidak dipahami dengan baik oleh TKI. "Harus diciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di Maluku Utara ini agar tidak usah mencari pekerjaan ke negara lain," ucap presiden.

Rencana Presiden tersebut didukung Gabungan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sektor informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT).  "Saya pikir ini kaitannya lebih ke safety and protection. Banyak PRT Indonesia yang mendapat perlakuan yang tidak baik dengan majikannya di luar negeri," katanya.

Untuk itu, Shinta menyebut pihaknya mengaku mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menghentikan pengiriman PRT ini. Akan tetapi, dia berharap kepada pemerintah untuk memberikan sebuah pelatihan bagi para PRT. Dengan pelatihan tersebut tentunya para PRT tersebut mendapatkan tenaga kerja yang lebih kompeten. "Kami mendukung ke pelatihan-pelatihan supaya PRT lebih siap," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid beberapa waktu lalu menegaskan tak ada kerugian atau kehilangan devisa akibat penghentian pengiriman PRT. Dia menuturkan tren pengiriman sektor informal telah turun sejak pemberlakuan moratorium. "Setelah moratorium jumlahnya turun 100 ribu orang setiap tahun tapi tren remitansi naik terus. Jadi nggak ada potensi kehilangan devisa," tutupnya.