NERACA 

Jakarta---Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproyeksikan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 sebesar Rp35 triliun.  Dana tersebut untuk membiayai pembangunan kota Jakarta agar sejajar dengan kota metropolitan di negara lain. "Terjadi peningkatan sebesar Rp3,3 triliun atau sekitar 10 persen bila dibandingkan APBD DKI Jakarta 2011 sebesar Rp31,7 triliun," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada wartawan di Balai Kota, 21/9

Lebih jauh kata Foke-panggilan akrabnya,  kebutuhan anggaran untuk mendanai program pembangunan di DKI Jakarta pada 2012 sekitar Rp35 triliun. Angka tersebut merupakan jumlah yang besar dan mencapai dua kali lipat dibandingkan jumlah anggaran APBD DKI Jakarta 2007 sekitar Rp17 triliun.

"Saat saya mulai menjabat gubernur, jumlah APBD DKI sekitar Rp17 triliun. Berarti tahun depan sudah dua kali lipatnya. Yang jelas, ini rezeki dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan baik karena amanah pengelolaan APBD ini harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Menurut dia, meningkatnya APBD DKI 2012 membutuhkan tanggung jawab yang besar. Foke berpesan kepada pengelola anggaran baik di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) maupun Unit Perangkat Kerja Daerah (UKPD) untuk mengelola anggaran tersebut dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi kejujuran.

"Pola pemikiran, tingkah laku, dan tata laksana harus berbeda dari tahun sebelumnya. Bahkan, bila perlu dilakukan restrukturisasi untuk menjamin dan memperlancar penggunaan anggaran agat tepat sasaran. Itu akan kami lakukan," ucapnya.

Menurut Foke, alokasi APBD DKI 2012 dititikberatkan pada bidang pendidikan. Dari total APBD 2011 sebesar Rp31,7 triliun, alokasi anggaran pendidikan mencapai 26 persen lebih. "Pemprov DKI merencanakan ada peningkatan alokasi anggaran pendidikan pada tahun depan," tuturnya.

APBD DKI 2012 juga akan diarahkan untuk program dedicated yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2007-2012. "Program dedicated sebagai prioritas yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas bagi masyarakat," tuturnya.

Dikatakan Foke, yang termasuk di dalam program dedicated di antaranya pengendalian banjir, pembangunan perhubungan dan transportasi, penanggulangan polusi, serta peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat.  "Peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat mencakup program peningkatan kualitas permukiman dan perbaikan kampung, program penyediaan air bersih, program peningkatan layanan penduduk miskin, dan program peningkatan derajat kesehatan masyarakat," jelasnya.

Foke menambahkan, program dedicated yang dilaksanakan di antaranya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), pengembangan budaya keragaman, penerapan kaidah Good Governance, pengelolaan bencana dan antisipasi perubahan iklim. **