NERACA

Jakarta – Menteri Perindustrian Saleh Husin meminta Iran menanamkan investasi di dua sektor yaitu petrokimia dan infrastuktur. Hal ini mengingat Iran memiliki penguasaan bisnis dan pengembangan teknologi di bidang tersebut.

Menurutnya, Iran merupakan penghasil minyak dan gas yang penting di dunia. Mereka tidak hanya memproduksi secara mentah tapi telah lama mengembangkan industri migas ke tingkat yang lebih lanjut.

“Seperti pada gas, telah dikembangkan untuk produksi amonia yang mendukung industri petrokimia yang salah satunya memproduksi pupuk,” kata Menperin Saleh Husin saat menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi di Jakarta, Jumat pekan lalu, dikutip dari keterangan pers, Minggu (10/5). Amonia juga dimanfaatkan untuk produksi plastik, fiber, bahan peledak, refrigerasi, dan proses purifikasi.

Indonesia yang tengah memacu penguatan struktur industri, imbuh Menperin, membutuhkan kerja sama dengan negara yang handal mengembangkan industri petrokimia seperti Iran. Di negara Timur Tengah itu, industri itu dilakukan oleh National Petrochemical Company (NPC), di bawah Kementerian Minyak dan Gas (Petroleum) Iran.

Selain petrokimia, Indonesia juga berharap Iran menanam modal di bidang infrastruktur. “Investasi infrastruktur adalah penanaman modal jangka panjang. Saya optimistis, iklim bisnis di Tanah Air menarik bagi Iran dan mereka akan mengikuti jejak investor negara lain yang telah menanam dan meningkatkan modalnya di Indonesia,” kata Menperin.

Senada, Dubes Iran Valiollah Mohammadi mengatakan, Iran siap bekerja sama dengan Indonesia karena memiliki semangat yang sama dalam pengembangan industri dan ekonomi pada umumnya. Apalagi, hubungan perdagangan dan budaya kedua bangsa telah berlangsung sejak berabad-abad lalu dan termasuk dalam jalur Jalan Sutra.

Pada pertemuan itu, Saleh Husin didampingi Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin Ahmad Sigit Dwiwahjono, Sesditjen Industri Kecil dan Menengah Busharmaidi.

"Kita juga akan membahas lebih lanjut langkah konkret kerja sama di bidang industri kecil menengah mengingat pelaku IKM di kedua negara punya potensi usaha yang besar," kata Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin Ahmad Sigit Dwiwahjono, pada kesempatan yang sama.

Pada Mei 2006, Indonesia dan Iran telah menandatangani nota saling pengertian atau Memorandum of Understanding (MoU) di bidang IKM. Menurutnya, kunjungan Dubes Iran  sekaligus menjadi momentum menghidupkan kembali komitmen kerja sama itu.

Saleh Husin, sebelumnya, mengatakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri nasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun 3 kelompok industri prioritas. “Program prioritas pengembangan industri nasional meliputi hilirisasi industri berbasis agro, migas dan bahan tambang mineral. Kelompok kedua adalah peningkatan daya saing industri berbasis sumber daya manusia, pasar domestik dan ekspor dan yang terakhir pengembangan industri kecil dan menengah (IKM),” kata Saleh usai melantik pejabat eselon I Kemenperin di Jakarta, Rabu (6/5).

Saleh menilai, industri besi dan baja merupakan salah satu industri prioritas yang memegang peranan penting. “Industri baja merupakan salah satu sektor pemasok bahan baku bagi industri galangan kapal, industri oil dan gas, industri alat berat, otomotif serta eletronika. Selain itu, industri besi baja merupakan pendukung utama pembangunan infrastruktur di Indonesia,” paparnya.

Saat ini, menurut Saleh, industri besi dan baja nasional mengalami kendala seperti ketergantungan bahan baku dan komponen impor yang masih tinggi, belum optimalnya pemanfaatan pasar nasional, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang belum membaik. “Kami akan memfasilitasi dan mendorong penguatan iklim usaha yang kondusif khususnya di sektor baja nasional. Hal ini harus dilakukan untuk menghadapi Asean Economic Community (AEC),” ujarnya.

Dalam rangka peningkatan industri besi dan baja nasional, lanjut Saleh, penguatan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam harus dilakukan. “Penguasaan pasar domestik maupun ekspor produk-produk hasil industri dalam negeri membuat daya saing semakin tinggi,” tandasnya.

Untuk merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah.

Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.

Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan.