Harga Naik, Optimisme Publik Turun - INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN MENURUN

Jakarta – Tingkat optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi domestik pada 6 bulan mendatang cenderung melemah seperti terungkap dalam indeks ekspektasi konsumen (IEK) yang semakin menurun tertekan oleh melemahnya kegiatan usaha. Bersamaan dengan itu, tekanan kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri akan kian meningkat sejalan peningkatan permintaan berbagai komoditas.

NERACA

Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia terungkap, optimisme sikap konsumen terhadap kondisi ekonomi dometik enam bulan mendatang cenderung melemah dari bulan sebelumnya. Indikasi ini terlihat dari indeks ekspektasi konsumen (IEK) semakin menurun tertekan oleh melemahnya ekspektasi kegiatan usaha ke depan. IEK April 2015 yang mengalami penurunan sebesar 10,3 poin dari bulan sebelumnya menjadi 115,9.

Pelemahan IEK didorong oleh penurunan seluruh indeks pembentuknya, dengan penurunan terbesar terjadi pada indeks ekspektasi kegiatan usaha enam bulan mendatang sebesar 15,1 poin, diikuti oleh indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan enam bulan mendatang yang masing-masing turun sebesar 8,8 dan 6,8 poin.

Hasil survei yang dikutip dari situs BI, Kamis (7/5), juga mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga pada Juli 2015 semakin meningkat sejalan dengan tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meningkatnya tekanan kenaikan harga diperkirakan terjadi pada semua kelompok komoditas, dengan kenaikan tertinggi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Sementara itu, untuk kondisi pada 6 bulan mendatang (Oktober 2015), responden memperkirakan peningkatan jumlah tabungan yang tidak setinggi bulan sebelumnya. Hal tersebut terindikasi dari indeks perkiraan jumlah tabungan 6 bulan mendatang sebesar 127,5, turun 9,4 poin dari indeks bulan sebelumnya.

Tak cuma keyakinan konsumen saja, keyakinan responden terhadap kondisi ekonomi April 2015 melemah dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini terindikasi dari indeks kondisi ekonomi (IKE) saat ini pada April 2015 di angka 98,9 atau mengalami penurunan sebanyak 8,6 poin dari bulan sebelumnya.

Butuh Stimulus Pemerintah

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, pemerintah harus bisa menjaga pasokan barang agar inflasi terkendali dan keyakinan konsumen menguat. Di sisi lain, realisasi pemerintah untuk proyek-proyek infrastrukturnya perlu segera dilakukan untuk mendongkrak ekonomi.

Dia berpendapat, yang menjadi stimulus utama ekonomi Indonesia bisa lebih baik tahun ini adalah dari stimulus konsumsi pemerintah. Realokasi anggaran pemerintah yang tidak produktif ke pos yang produktif akan berdampak besar bagi ekonomi. Hal ini pun akan membuat investor tergerak untuk merealisasikan minat investasinya. Walhasil, dampaknya pada sektor riil akan besar. "Akan berikan nilai tambah dalam penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Faktor utama yang menyebabkan pelemahan optimisme responden terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, adalah perkiraan masih melambatnya pertumbuhan ekonomi pada 6 bulan mendatang, kemudian meningkatnya potensi tekanan kenaikan harga dan semakin ketatnya penyaluran kredit perbankan.

Tidak mengherankan jika perlambatan kenaikan penghasilan konsumen dan penurunan ketersediaan lapangan kerja pada April 2015 ditengarai akan mendorong konsumen untuk menahan pembelian barang tahan lama, seperti telepon selular (handphone/HP), televisi, lemari es, AC, mesin cuci, mobil, motor, dan sebagainya.

Apabila kondisi ini tidak cepat dan tepat ditangani serius oleh pemerintah, persoalan pengangguran di Indonesia diprediksi terus mengalami peningkatan. Pasalnya, selama pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mencapai 6%, masalah pengangguran akan sulit untuk diatasi.

"Kalau di bawah 5 % sudah pasti tidak akan cukup menyerap tenaga kerja baru yang sekitar 2 juta orang," ujar ekonom Asian Development Bank (ADB) Edimon Ginting saat dihubungi sebuah media online, kemarin (7/5).

Edimon mengakui, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 menunjukkan ketidakmampuan Indonesia dalam menyerap tenaga kerja. Sehingga, tingkat pengangguran akan terus bertambah.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) merilis adanya peningkatan jumlah pengangguran Indonesia pada Februari 2015 sebesar 300 ribu jiwa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di tengah penurunan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 sebesar 0,18% menjadi 4,71% (yoy).

Meski demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak mau menyalahkan para menteri ekonomi terkait pertumbuhan ekonomi yang anjlok pada triwulan 1-2015. Baginya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini karena andil dari kondisi ekonomi dunia.

"Ini kan bukannya kesalahan orang per orang (menteri), tapi ini masalah dunia," ujar JK di Jakarta, Kamis (7/5).

Wapres mengakui bahwa kecilnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1-2015 juga disebabkan masih rendahnya penyerapan anggaran oleh kementerian dan kembaga. Menurut dia, hal itu diakibatkan karena adanya perubahan administrasi pemerintahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 baru disahkan pada Februari lalu.

Di tengah kondisi ekonomi yang melesu, JK tetap yakin pada triwulan II-2015 nanti pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat. JK menegaskan bahwa semua program pemerintah yang tertunda di triwulan I akan berjalan pada triwulan II ini.

"Oh tentu di atas 5% (pertumbuhan ekonomi), pokoknya harus jalan semua (program pemerintah), industri juga harus jalan, proyek pengairan, otomatis belanja juga naik, konsumsi juga naik," ujarnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo secara khusus mewaspadai ketersediaan dan distribusi pangan menjelang bulan Ramadhan. Pasalnya, harga pangan bisa menjadi pemacu inflasi. "Secara khusus kita waspadai sektor pangan. Pangan itu selalu jadi tantangan Indonesia, kita harus sama-sama menjadi ketersediaan, distribusi dan kewajaran dari harganya," ujarnya, kemarin. (7/5/2015).

Menurut dia, ketiga faktor diatas sangat berpengaruh kepada inflasi. Padahal saat ini pemerintah sedang menjaga saya beli masyarakat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Selama ini, terkadang pemerintah daerah tak mampu menjaga harga pangan, apalagi menjelang Ramadhan. Dampaknya, harga pangan menjadi meningkat sehingga memacu inflasi.

Sebelumnya, pemerintah juga berencana membuka keran impor utamanya beras untuk menjaga gejolak harga yang bisa memicu inflasi. Namun, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan pemerintah perlu memastikan kondisi kecukupan pasokan bahan pokok seperti beras dan gula pasir saat ini.

Survei konsumen merupakan survei bulanan yang dilaksanakan oleh BI sejak Oktober 1999. Sejak Januari 2007 survei dilaksanakan terhadap kurang lebih 4.600 rumah tangga sebagai responden (stratified random sampling) di 18 kota: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Bandar Lampung, Palembang, Banjarmasin, Padang, Pontianak, Samarinda, Manado, Denpasar, Mataram, Pangkal Pinang, Ambon dan Banten. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…

Pakar Hukum: Putusan Keliru Jika Aset FT Dirampas untuk Negara

NERACA Jakarta-Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai dirampasnya aset First Travel (FT) untuk negara merupakan putusan keliru.…

BANYAK RS TERANCAM ‘SAKIT’ - BPJS Utang Rp 17 Triliun ke Rumah Sakit

Jakarta-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengungkapkan, BPJS Kesehatan memiliki utang Rp17 triliun  kepada rumah sakit (RS) per 30 September 2019.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kemenkeu Bekukan Sementara Penyaluran Dana Desa Bermasalah

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membekukan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga tahun 2019 khususnya bagi desa yang…

Investasi Ratusan Triliun Tersumbat Izin dan Lahan di Daerah

NERACA Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkali-kali menyebutkan investasi hingga Rp700 triliun masih tertahan masuk…

PERCEPATAN KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR NIKEL - Ombudsman Mengendus Ada Potensi Korupsi

Jakarta-Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengatakan percepatan kebijakan pelarangan ekspor nikel di 2020 memberikan ketidakpastian hukum bagi pelaku…