NERACA

Pekanbaru - Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau mengungkapkan indikasi kuat pelepasan hutan 1,6 juta hektare dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau, lebih banyak menguntungkan pemodal untuk membangun perkebunan kelapa sawit.

"Kawasan hutan yang diputihkan (dilepaskan) dan dimasukkan ke revisi RTRWP seluas 1,6 juta hektare ada sebagian besar punya cukong-cukong disana. Untuk kepentingan masyarakat yang sebenarnya sangat sedikit sekali," kata Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau, Suhardiman Amby, di Pekanbaru, Kamis (7/5).

Proses revisi RTRWP Riau sudah bertahun-tahun menggantung mulai dari Kementerian Kehutanan, hingga kini institusi tersebut digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah daerah merasa lambannya proses revisi telah "menyandera" laju pembangunan Riau, sementara di sisi lain revisi tersebut disalahgunakan pejabat untuk praktik suap. Contoh paling nyata adalah terseretnya Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun sebagai tersangka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan dalam kasus suap alih fungsi hutan. Annas Maamun kini masih menjalani persidangan kasus itu di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

Menurut Suhardiman, kuatnya dugaan ketidakberesan dalam "pemutihan" kawasan hutan Riau membuat Pansus DPRD Riau berencana untuk memeriksa ulang pelepasan kawasan hutan tersebut. Ia mengatakan, praktik jual-beli kawasan hutan konservasi di Riau nyata terjadi dengan motif menerbitkan Surat Keterangan Tanah oleh oknum pemerintahan. 

Dia pun menduga pengalihan fungsi kawasan hutan secara ilegal terkait dengan keberadaan kebun kelapa sawit yang pertumbuhannya sangat cepat. Ant