NERACA

Jakarta - Tiga lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan, bersepakat membangun sinergitas dalam pemberantasan korupsi. Kesepakatan dihasilkan dalam sebuah pertemuan tertutup pada 4 Mei 2015 lalu.

Usai menggelar pertemuan tertutup itu, Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, dalam pertemuan itu, mereka membahas kerja sama antarlembaga yakni KPK, Kejagung, dan Polri dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. 

Pakar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf menilai, sinergi tiga lembaga itu dari sisi hukum tata negara, tak salah. Di tataran lapangan, dia menilai Kejaksaan Agung bisa berperan lebih aktif dalam menguatkan pelaksanaan koordinasi serta komunikasi diantara lembaga penegak hukum.

"Kalau bisa, Jaksa Agung memperkuat komunikasi secara formal, dan menegaskan pelaksanaan apa yang disepakati ketiga lembaga di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada kesepakatan kemarin, ya benar-benar lah dikawal," kata Asep, Kamis (7/5).

Asep menambahkan, Presiden Jokowi sebagai kepala negara tak perlu segan untuk turun tangan demi menciptakan sinergi antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Sinergi dan komunikasi yang baik antara ketiga intitusi penegak hukum itu harus terus dipelihara.“Jadi kalau ada kesepakatan kemarin, ya benar-benar lah dikawal,” ucapnya.

Guru besar ilmu hukum di Universitas Parahyangan Bandung itu bahkan punya harapan lebih pada Kejaksaan Agung dengan pertemuan dengan Polri dan KPK itu. Terutama agar Korps Adhiyaksa itu bisa menjembatani komunikasi di antara lembaga-lembaga penegak hukum.

"Kita boleh lah berharap Jaksa Agung lebih aktif memberikan statemen yang menampilkan dan menyambungkan koordinasi diantara semua lembaga. Harapannya Jaksa Agung yang merekatkan itu, bisa memperkuat komunikasi secara formal dan menegaskan pelaksanaan apa yang disepakati ketiga lembaga di pertemuan sebelumnya,” cetusnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, mengapresiasi pertemuan itu karena sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo supaya ada sinergi diantara lembaga penegakan hukum."Komunikasi itu sangat penting," kata Ara, sapaan akrab Maruarar.

Dia mengaku sangat mengapresiasi Jaksa Agung M Prasetyo yang bersedia mengambil inisiatif pertemuan di Kejaksaan Agung RI. Hal itu menegaskan bahwa Kejaksaan Agung adalah lembaga yang netral dan tak terlibat intrik di antara lembaga yang ada.

"Rasanya diperlukan ada unsur penegak hukum yang mengambil inisiatif positif untuk tetap menjaga koordinasi dan komunikasi itu. Kebetulan Jaksa Agung ini senior, matang, dan bisa mengayomi," ujar Ara.

"Kepercayaan publik kepada penegak hukum terangkat lagi, bila melihat otoritas penegak hukum bisa bekerja sama dengan baik," tambahnya. dbs