NERACA

Jakarta – Meksipun Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama hanya tumbuh 4,7%, dan itu membuat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) diperkirakan akan naik, Perum Jamkrindo optimis rasio penjaminan bermasalah (non performing guarantee) masih aman tahun ini.

Direktur Penjaminan Bank Jamkrindo, Bakti Prasetyo beralasan basis sektor pendanaan buat Jamkrindo adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bisa bertahan terhadap tekanan ekonomi. Menurut dia, UMKM belum terlalu terpengaruh dengan keadaan ekonomi berbeda dengan korporasi. 

” Sejauh ini report yang masuk ke kita NPL masih pada posisi biasa saja kok, mungkin kalau korporasi jelas pengaruhnya, tekanannya mungkin sudah kelihatan, tapi kalau UMKM gak begitu kerasa, ada sedikit peningkatan tapi masih menurut saya gak signifikan,” kata Bakti, seperti ditulis Kamis (7/5).

Kendati demikian, dia memperkirakan secara keseluruhan 2015 ini, rasio penjaminan bermasalah masih akan tetap aman. Saat ini posisi NPG Perum Jamkrindo masih di bawah 2%, sedangkan untuk KUR per Januari di posisi 2,89%. Tahun ini, Jamkrindo mengincar penjaminan kredit Rp77 triliun. Sekitar 90% dari angka itu masih berasal dari penjaminan kredit perbankan, sisanya diharapkan berasal dari penjaminan kredit non bank.

Mengutip Statistik Perbankan Indonesia (SPI) , perbankan mencatat rasio kredit bermasalah pada UMKM mencapai 4,14% atau berstatus diragukan dengan nilai Rp 27,05 triliun per Januari 2015. Angka kredit bermasalah ini naik dari posisi 3,65% berstatus kurang lancar dengan nilai Rp 21,72 triliun per Januari 2014.

Sektor perdagangan besar dan eceran adalah penyumbang terbesar kredit bermasalah UMKM. Per Januari 2015, nilai kredit bermasalah sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 14,10 triliun, kemudian NPL sektor konstruksi sebesar Rp 3,20 triliun, dan NPL sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp 2,28 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kredit macet yang tinggi pada kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena permasalahan tunggakan cicilan di kredit usaha rakyat (KUR). Nelson Tampubolon, Dewan Komisioner OJK, menyampaikan, KUR adalah penyumbang terbesar kredit macet pada UMKM perbankan.

"Setelah ada tata ulang program KUR dari pemerintah maka kredit macet di UMKM akan turun," kata Nelson. Selanjutnya, OJK akan meminta bank-bank pemain kredit UMKM untuk terus selektif dalam memberikan kredit, khususnya bank yang masih ikut menjalankan program kredit rakyat milik pemerintah,

Nelson bilang, banyak nasabah yang menerima kredit KUR menganggap pemberian kredit itu adalah kegiatan sosial bukan pinjaman. Selain itu, bank juga kurang hati-hati dalam memberikan kredit KUR, karena mereka menilai ada penjaminan risiko dari pemerintah melalui asuransi. "Kedepan kredit UMKM masih tumbuh meskipun NPL masih tinggi," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur UMKM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Djarot Kusumajakti mengakui, pelemahan ekonomi memberikan tekanan pada NPL kredit UMKM sehingga perusahaan mengantisipasi sejak dini agar tidak mengerek kenaikan kredit macet. Saat ini, bank yang fokus terhadap UMKM ini akan menjaga rasio kredit macet pada tingkat manageable. Data terakhir, BRI memiliki rasio NPL gross sebesar 1,12% untuk kredit mikro, dan NPL gross sebesar 5,91% untuk kredit menengah.

Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi juga mengakui terjadi peningkatan kredit macet pada UMKM, karena pengaruh kondisi ekonomi yang belum membaik seperti perlambatan ekonomi. “Ya, memang mendekati 4%,” ucap Glen. Selanjutnya, Bukopin akan memperbaiki rasio kredit macet tersebut menjadi di bawah 3%. Caranya adalah menyeleksi debitur sesuai dengan risiko dan jenis usaha. “Kami akan spesifik dan fokus mencari target market tambahnya,