Dampak kekeringan kini mulai kembali dirasakan para petani di sejumlah daerah di Indonesia. Banyak sawah mengering akibat tidak adanya pasokan air. Tak hanya itu, masyarakat di beberapa daerah bahkan harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk mendapatkan air bersih. Ini ancaman bencana yang sudah di depan mata kita.

Ironisnya, pengambil kebijakan di negeri ini tampaknya enggan belajar dari kejadian “rutin” tahunan tersebut. Padahal bencana kekeringan setidaknya sangat berpengaruh nyata terhadap kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan pangan nasional.

Jelas, pemandangan seperti itu nyaris menjadi kelaziman setiap tahun. Kekeringan adalah siklus tahunan yang berulang kali terjadi. Namun persoalannya, tak ada kebijakan antisipasif terhadap masalah tersebut.

Kita juga tidak melihat para pengambil keputusan di sektor itu tidak cukup memiliki komitmen tinggi. Bencana kekeringan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai fenomena alam semata, tapi juga perlu kebijakan antisipatif untuk memberikan early warning system (deteksi dini). Juga sangatlah tidak bijak apabila dalih yang dikemukakan pun sama, yakni kekeringan yang terjadi adalah karena dampak pemanasan global.

Bagaimanapun, kekeringan juga dapat mengurangi produksi gabah sampai lebih dari satu juta ton. Mari kita tengok dampak kekeringan yang pernah melanda Indonesia, misalnya tahun 2002 telah merusak areal persawahan sampai 350 ribu ha dan  membuat gabah puso (mati) hampir 42 ribu ha. Lalu tahun 2003, kekeringan menyebabkan rusaknya areal panen sampai 450 ribu ha dan gabah puso dapat mencapai 100 ribu ha.

Pada 2010 lalu, lahan yang terkena dampak kekeringan mencapai 96.721 ha dan lahan yang puso 20.856 ha. Sementara itu, tahun 2011 kekeringan melanda 95.851 ha dan lahan puso sebesar 3.713 ha. Semua itu menunjukkan dampak yang luar bisa dari bencana kekeringan terhadap penurunan produksi pangan nasional.

Itu belum termasuk dampak sosial yang menyertainya. Sebuah studi menunjukkan bahwa ledakan pengangguran disertai kemiskinan akan terjadi bersamaan hilangnya aset-aset produktif yang dimiliki. Sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan suasana sosiologis dan psikologis yang tidak kondusif pada sistem perekonomian secara keseluruhan.

Karena itu, mengantisipasi kekeringan dan menentukan langkah rutin dan darurat dalam konteks ketahanan pangan akan berakibat buruk pada seluruh upaya rekonstruksi kebijakan pangan dan pertanian yang sedang tertatih-tatih coba direkonstruksi kembali di negeri ini. Ini juga akan berimbas pada seluruh agenda pemulihan ekonomi.

Pada kondisi tertentu kita sepenuhnya sadar bahwa persoalan kekeringan adalah akibat alam. Tapi, kita juga perlu sadari bahwa bencana kekeringan yang selalu terjadi dan menimbulkan dampak yang luar biasa juga disebabkan buruknya komitmen kebijakan penanganan kekeringan. Sebutkan saja, di antaranya, lemahnya sistem deteksi dini, minimnya kepedulian elite dan pengambil kebijakan, serta seringnya politisasi isu kekeringan sebagai komoditas politik murahan.

Tidaklah berlebihan kiranya, dalam jangka pendek, pemerintah segera memberikan bantuan darurat bahan pangan dan air bersih. Terkait pertanian, pemerintah harus cepat tanggap membantu petani dengan memberikan mereka pompa air dan pembuatan sumur pantek untuk mengatasi krisis air. Tanpa bantuan pemerintah untuk mengatasi kekeringan, nasib petani jelas akan semakin terpuruk.

Untuk jangka menengah, pemerintah wajib memiliki suatu pedoman umum tentang langkah kebijakan dan program aksi yang terintegrasi dengan rencana program tahunan yang tentu tidak menyimpang dari program pembangunan nasional dan daerah. Program itulah perlu direalisasikan dengan sejumlah aktivitas ekonomi dan alternatif lapangan kerja nonpertanian di pedesaan.