NERACA

Jakarta - Pakar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada Agus Dwiyanto mengungkapkan reformasi birokrasi yang telah berjalan 15 tahun harus dikembalikan pada jalur yang benar sesuai tujuan awalnya.

"Pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan 15 tahun ke belakang, kita harus lihat kembali (review). Ini saya perlu kritisi sehingga bisa dikembalikan pada jalannya yang benar," kata Agus dalam acara launching dan bedah buku yang berjudul Reformasi Birokrasi Kontekstual' di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (7/5).

Hal tersebut diungkapkan oleh Agus yang juga merupakan Kepala LAN itu, karena dirinya melihat hingga saat ini birokrasi kita cenderung dalam mereformasi hanya merubah dokumen saja yang menghabiskan waktu. “Kecenderungan kita begitu, sehingga waktu kita habis dan reformasinya belum banyak atau bahkan bisa dikatakan tidak ada,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Agus, memang reformasi birokrasi tidak mudah untuk dilaksanakan. Dia menyebutkan di dunia setiap negara yang melaksanakan reformasi itu, 70 persen diantaranya gagal dan sisanya berhasil dengan baik. "Dari yang saya lihat, negara yang berhasil menerapkan reformasi birokrasi tersebut karena membuat sedikit saja badan-badan di dalam menjalankan kebijakan," kata Agus.

Dia mencontohkan Vietnam yang berhasil memajukan sektor pertaniannya dalam waktu yang relatif singkat sehingga bisa menjadi negara pengekspor hasil pertanian yang diperhitungkan di dunia. "Ketika saya tanya, mereka bilang dulu yang mengurusi pertanian ada lima lalu setelah direformasi jadi hanya satu sehingga tidak tumpang tindih dan perdebatan panjang jika menerapkan kebijakan serta lebih murah dalam ongkosnya. Beda dengan Indonesia yang bisa sampai puluhan dinas, badan atau lembaga yang membidangi itu," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan, perubahan mental birokrasi menjadi fokus reformasi birokrasi pada periode 2015–2019. Perubahan yang dilakukan yaitu dari dilayani menjadi mau melayani, feodal menjadi merakyat, distrust menjadi trust, sehingga akan tumbuh dan berkembang perilaku birokrasi berbudaya kerja yang bersih, jujur, melayani, disiplin, ramah, bertanggungjawab, produktif, kreatif, kerja keras dan ikhlas serta gigih dan kooperatif.

“Hanya dengan budaya birokrasi yang seperti itu kita akan mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong," kata Yuddy. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo mengajukan konsep revolusi mental yaitu sebuah pemikiran yang muncul dari rasa kekhawatiran, kepekaan dan lebih jauh lagi dari rasa keindonesiaan. “Revolusi mental adalah sebuah proses untuk merubah secara dramatis perilaku dan mental negatif yang sudah melekat dan membudaya dalam diri setiap warga negara,” tuturnya