NERACA

Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi Munawar meminta tim harga pangan yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan harus mengintensifkan kualitas koordinasi antar instansi, transparansi system dan informasi yang ter-update atau real time. 

“Berbagai macam tim seperti ini sudah sering dibentuk, namun kendalanya senantiasa berulang dan sama yaitu terkait koordinasi yang lemah, cara kerja yang kurang efisien dan sinkronisasi data yang tidak sesuai satu sama lain. Kita berharap tim harga pangan ini mampu mencari solusi terbaik dalam menekan importasi pangan yang diperlukan, agar akses produksi nasional tetap terfasilitasi dengan baik.” Tukas Rofi Munawar, Kamis (7/5).

Berdasarkan Informasi (4/5), Pemerintah membentuk tim harga pangan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pangan. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Lebaran. Tim ini terdiri atas Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta pengusaha (importir, asosiasi komoditas, perwakilan petani) yang secara berkala memberikan rekomendasi, baik harga jual dan harga beli kepada menteri terkait.

“Tim harga pangan tidak boleh mengambil kesimpulan kebijakan hanya berpijak kepada perspektif harga dan fluktuasi komoditas pangan di pasar, namun harus terintegrasi dengan data serta kemampuan produksi dalam negeri di tingkat petani. Sehingga pada akhirnya tim ini tidak digunakan sebagai rasionalisasi maupun legitimasi terhadap langkah-langkah pemerintah importasi untuk stabilitas harga pangan di pasaran,” tegasnya.

Rofi menambahkan, Tim harga pangan harus mampu berkerja adaptif, akomodatif dan responsive dalam melakukan stabilisasi harga bahan pokok. Oleh karenanya dibutuhkan tim yang mampu berkerja dalam pola-pola yang kreatif, memiliki terobosan dan efisien dalam kinerja. Mengingat seringkali harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi di tingkat konsumen, bukan hanya karena lemahnya pasokan distribusi dan produksi.

Namun psikologi pasar menghadapi moment-moment tertentu, seperti ramadhan dan hari raya idul fitri. “Tata niaga pangan nasional kita lemah, salah satu sebabnya karena minimnya perhatian pemerintah terhadap komoditas pangan nasional di tingkat off farm (hilir).” Sindir Rofi. Sementara itu, mekanisme kerja tim mengikuti pola penetapan harga patokan ekspor yang saat ini telah berjalan. Hasil rekomendasi harga yang diberikan oleh Tim Harga Pangan, akan dikukuhkan melalui SK dari menteri terkait.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok pangan, salah satunya dengan membentuk Tim Harga Pangan yang meliputi beberapa instansi terkait. “Pemerintah akan menggunakan berbagai instrumen peraturan perdagangan semaksimal mungkin, diantaranya melalui penetapan kebijakan perizinan dan pengendalian,” katanya.

Rachmat menambahkan, langkah untuk menyiapkan langkah strategis tersebut perlu dilakukan pemerintah khususnya dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang puasa dan Lebaran. Upaya tersebut sekaligus untuk memastikan pencapaian swasembada pangan seiring dengan penurunan impor bahan pokok pangan secara bertahap, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Melalui Perum Bulog, pemerintah juga telah menyiapkan langkah pengamanan harga pangan terutama beras dan gula, mulai di tingkat petani, industri dan hingga di tingkat konsumen.

Rachmat menambahkan dalam pelaksanaan stabilisasi harga tersebut, Bulog akan ditugaskan untuk mengoptimalkan penggunaan cadangan pemerintah dan atau dana komersial, dengan mengutamakan sumber pengadaan (menyerap) hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan pemerintah. “Apabila pasokan produksi dalam negeri dan cadangan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan, upaya terakhir adalah melakukan impor,” lanjut Rachmat.

Kebijakan dan langkah strategis tersebut adalah untuk memastikan target pencapaian swasembada pangan yang ditandai dengan peningkatan produksi bahan pokok pangan di dalam negeri seiring dengan penurunan impornya secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir.