NERACA

Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya untuk belajar dari negara-negara lain akan cara yang terbaik mengurangi kesalahan, kecurangan atau korupsi dalam program-program perlindungan sosial.

“Program-program perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial melibatkan sumber daya keuangan publik dalam jumlah besar. Maka penting untuk memastikan bahwa kedua program tersebut dapat disalurkan kepada penerima manfaat secara tepat,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Toto Utomo Budi Santosa, Kamis (7/5).

Ahli-ahli dari Inggris dan Rumania bergabung dengan para ahli di Indonesia dalam sebuah lokakarya, yang didukung Bank Dunia, untuk memastikan program perlindungan sosial memberikan manfaat bagi mereka yang paling membutuhkan. Program-program bantuan sosial yang ada di Indonesia termasuk Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Tunai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial, dalam tindakan mereka mengawasi program-program penyaluran bantuan tunai maupun tidak tunai kepada penerima manfaat termasuk penduduk usia lanjut, pengangguran, kaum miskin dan mereka yang paling rentan.

“Ada lima faktor utama yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan strategi pencegahan dan penanggulangan kesalahan, kecurangan, dan korupsi. Pertama, political will. Kedua, kapasitas administrative. Ketiga, basis data terpadu. Keempat, kerangka regulasi yang kuat, dan kelima, kerangka kelembagaan yang kuat,” kata Menteri Khofifah.

Para ahli yang akan berbagi pengalaman dalam lokakarya ini termasuk Christopher Jennings, Kepala Strategi Kesalahan, Kecurangan dan Hutang dari Departemen Tenaga Kerja dan Pensiun Kerajaan Inggris dan Mihaela Duiculescu, inspektur sosial di Badan Nasional untuk Penyaluran Dana dan Inspeksi Sosial Rumania.

Lokakarya ini berlangsung setelah lokakarya serupa pada bulan Juni 2014, didukung Bank Dunia dan Kementerian Keuangan Federasi Rusia, yang membicarakan cara-cara terbaik mengembangkan sistem komprehensif dan rendah biaya dalam menangani temuan tidak wajar dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial.

Pejabat dari Kementerian Sosial dan Otoritas Jasa Keuangan mengikuti lokakarya yang berlangsung selama tiga hari tersebut, bersama-sama dengan para pembuat kebijakan dari Rumania, Kerajaan Inggris, Kroasia, Brazil dan Federasi Rusia. Mohar