NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai pemerintah perlu merespon penurunan daya beli masyarakat menyusul anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2015 menjadi 4,71 persen. “Yang penting, harus ada respon jangka pendek, bagaimana menahan laju penurunan daya beli masyarakat karena suka tidak suka, ekonomi kita digerakkan oleh sektor konsumsi. Kalau konsumsi terganggu, tentu bisa mengganggu kinerja ekonomi,” kata Enny di Jakarta, Rabu.

Dia menilai pemerintah perlu melakukan upaya untuk merespon penurunan daya beli masyarakat. Sejumlah upaya yang efektif untuk dilakukan yaitu menjamin pasokan serta melakukan intervensi pasar agar bisa bekerja sempurna. Dengan demikian, sejumlah distorsi seperti praktik kartel, penimbunan dan lainnya bisa benar-benar dipantau agar pasokannya terjamin dan distribusi pasokan stabil. “Kalau itu bisa dilakukan, ini akan mendorong kembali konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakat tidak turun drastis, kuartal II 2015 bisa balik lagi ke 5 persen (pertumbuhan ekonominya),” katanya.

Menurut Enny, konsumsi merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi selain ekspor dan investasi. Namun, peran konsumsi lebih besar ketimbang dua sektor lainnya lantaran berdampak langsung tanpa membutuhkan jangka waktu tertentu. Sayangnya, daya beli masyarakat Indonesia masih terus terdistraksi dengan wacana kenaikan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak "Bulan depan sudah masuk Ramadan lalu Lebaran, tanpa ada gangguan dari pemerintah saja akan ada lonjakan inflasi yang besar," katanya.

Di sisi lain, Enny mengakui saat ini komponen pendorong pertumbuhan ekonomi tengah melambat, seperti pelemahan ekonomi dunia serta terlambatnya penyerapan anggaran belanja. Oleh karena itu, menurut dia, salah satu sektor yang bisa diubah pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi adalah daya beli masyarakat. “Memperbaiki daya beli masyarakat ini masih terjangkau dengan kebijakan menteri negara. Caranya yaitu dengan memberi stimulus ke usaha mikro kecil agar bisa 'survive'. Usaha kecil mikro ini kan bisa menyerap tenaga kerja, sehingga bisa berdampak pada kehidupan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, melemahnya pertumbuhan ekonomi hingga 4,71 persen pada kuartal I disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat. “Ya itu kan sejak awal sudah disampaikan, penurunan daya beli akan berimbas. Itu pasti,” kata JK. Untuk itu, kata dia, pemerintah akan membangun fasilitas bagi masyarakat dengan kredit jangka panjang untuk kembali menggenjot daya beli. "Misalnya program sejuta rumah."

Adapun Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pelemahan terjadi karena pemerintah masih melakukan proses konsolidasi pada enam bulan pertama. ‎Sebab lain adalah kondisi ekonomi global yang sedang lesu. Namun di‎a yakin pada kuartal tiga dan empat mendatang, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik. ‎Apalagi dana untuk warga kurang mampu juga sudah cair. "Mungkin pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5,8 persen tapi sekitar 5,4 atau 5,6 persen," kata Luhut.
‎
Selain itu, pemerintah juga akan mengucurkan dana desa sebesar Rp 60 triliun. "Dana Rp 29 triliun untuk jalan sudah cair, untuk perhubungan Rp 45 triliun juga," kata dia. ‎Apalagi beberapa proyek mulai dikerjakan pada kuartal ini. Modal tersebutlah yang menurutnya bisa menjadi sinyal positif membaiknya perekonomian Indonesia. Apalagi, penerimaan pajak juga cenderung membaik. Kendati mayoritas kinerja perusahaan nasional mengalami perlambatan, Kalla itu tetap optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 2015 sesuai target 5,7 persen.