NERACA

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan, perbankan merupakan sektor yang paling banyak diadukan oleh masyarakat dan menempati peringkat pertama dalam pengaduan konsumen. Direktur dan juga Ketua Harian YLKI Sudaryatmo menyebutkan, dari 1.192 pengaduan yang ada sepanjang tahun lalu, sebanyak 210-nya merupakan aduan soal perbankan, di mana 105 aduan paling banyak terkait dengan kartu kredit.

"Kebanyakan di bank itu yang banyak melapor terkait dengan kartu kredit, biasanya tingkat konsumsi masyarakat lebih tinggi. Tingkat pengaduan kartu kredit ke YLKI ada 210 atau mengalami peningkatan hingga 50 persen di 2014," ujar Sudaryatmo di Jakarta, Rabu (6/5).

Sementara di urutan kedua, pengaduan mengenai pinjaman perbankan juga mengalami peningkatan hingga 15,7 persen di 2014, atau sebanyak 33 aduan terkait pinjaman bank. Menurut Sudaryatmo, konsumen juga mengadukan terkait anjungan tunai mandiri (ATM), tercatat sebanyak 19 persen atau meningkat 9 persen. “Tabungan perbankan juga mengalami pengaduan dari konsumen yaitu hanya berjumlah 10 atau meningkat 4,8 persen,” ujarnya.

Dia menambahkan, pengaduan konsumen yang masuk ke YLKI, terutama bank-bank besar yang ada di Indonesia, baik bank BUMN maupun bank swasta yang masuk dalam sepuluh bank besar di Indonesia. “Ada sepuluh bank yang sering diadukan ke YLKI. Kebanyakan itu soal kartu kredit,” pungkasnya.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebutkan pelayanan lembaga jasa keuangan dan perbankan masih yang terburuk. Dalam laporan itu, periode satu tahun terakhir lembaga yang paling banyak dikeluhkan atau dilaporkan oleh konsumen ke BPKN ialah lembaga jasa keuangan dan perbankan.

Koordinator Komisi dan Penyelesaian Kasus BPKN Djainal Abidin Simanjuntak mengatakan sejauh ini lembaga yang keuangan dan perbankan selalu menempati posisi tertinggi sebagai sektor yang paling banyak dikeluhkan. Karenanya, dia mendesak agar lembaga tersebut perlu melakukan reformasi internal organisasinya.

Dia mengaku BPKN telah berkoordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun hasilnya adalah mengharuskan semua lembaga jasa keuangan membentuk satu unit khusus yang fungsinya menangani atau menyelesaikan pengaduan konsumen. Hanya saja, tambah dia, realisasinya belum maksimal.

"Pengaduan terhadap pelayanan jasa keuangan dan perbankan masih yang tertinggi. Data yang dihimpun BKPN, pada tahun 2014 lebih dari 80 persen dari total pengaduan menyangkut masalah jasa keuangan dan perbankan. Untuk itu perlu ada unit khusus agar ke depan lembaga yang bersangkutan menyelesaikan secara sendiri persoalannya," ungkap Djainal.

Menurut dia, jika tak ada perbaikan organiasi, tren buruknya pelayanan perbankan akan tetap berlanjut pada 2015 dan tahun berikutnya. Bahkan, Djainal mengakui buruknya pelayanan lembaga jasa keuangan karena masih lemahnya koordinasi antarlembaga yang menangani konsumen.

“Padahal, jika antarlembaga itu tidak mengedepankan ego sektoralnya maka persoalan buruknya pelayanan hingga sengketa yang dialami oleh konsumen bisa dengan mudah diatasi. Di samping itu juga sanggup menekan banyaknya masalah terkait konsumen,” papar Djainal.