NERACA

Jakarta – Dunia usaha menilai pembiayaan masih bergantung ke sektor perbankan, yang sumbernya dari dana pihak ketiga berjangka pendek. Kondisi itu ditengarai sebagai titik lemah dan menghambat industri. Pasalnya, akibat dari kondisi tersebut ialah suku bunga yang tersedia untuk sektor industri nasional adalah suku bunga komersil. Dengan segala ketentuan skema kredit suku bunga perbankan dan, hal itu diduga menjadi titik lemah pengembangan dan pertumbuhan investasi bagi industri di Indonesia.

Hal demikian disampaikan oleh pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Sudirman M. Rusdi mengatakan, kondisi kredit perbankan komersil menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan industri di Indonesia. Karena itu, dengan adanya lembaga pembiayaan industri diharapkan daya saingnya bisa ditingkatkan. “Sehingga bisa menyaingi negara-negara industri di Asia yang menjadi pesaing kita,” ujarnya.

Menurut dia, hingga saat ini masalah pengembangan industri adalah belum tersedianya sebuah lembaga khusus yang bergerak dalam pembiayaan sektor industri. Dia menyayangkan Indonesia belum punya lembaga seperti itu. “Jika dibandingkan dengan negara pesaing seperti Korea Selatan, India, Thailand, dan lainnya, mereka sudah punya,” tandasnya.

Sudirman mengimbau pemerintah agar segera membentuk lembaga pembiayaan khusus industri untuk meningkatkan daya saing. Lembaga pembiayaan khusus industri selama ini, kata dia, sudah ditunggu-tunggu keberadaannya oleh para pelaku usaha.

Dijelaskan Sudirman, lembaga ini memang dirancang sesuai kebutuhan pelaku usaha. Umpamanya, dia mencontohkan, pembiayaan yang kompetitif, yang lebih murah jika dibandingkan bunga bank komersial baik untuk keperluan investasi atau modal kerja. Selain itu lembaga tersebut juga mampu memfasilitasi skema pembiayaan tertentu untuk restrukturisasi industri prioritas atau strategis dan industri antara yang masih belum berkembang di dalam negeri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani, menjelaskan, saat ini "roadmap" (peta jalan) sektor industri nasional masih belum mempunyai kejelasan. Ia mencontohkan sejumlah negara yang bisa dicontoh karena memasukan lembaga pembiayaan investasi industri dalam "roadmap" mereka ialah Jepang dan Korea Selatan.

Lewat "roadmap" itu pemerintah mampu mengintegrasikan segala sektor yang berkaitan. Menurut dia pemerintah bisa mensinergikan lembaga pembiayaan khusus untuk mendukung pengembangan sektor industri, yang selama ini dianggap kurang membantu kinerja sektor industri dalam aspek pinjaman pembiayaan. Kadin mengimbau pemerintah agar segera membentuk lembaga pembiayaan khusus industri untuk meningkatkan daya saing nasional.

Di pihak lain, anggota Komisi XI DPR Ahmad Sahroni mendorong kalangan perbankan untuk memberikan kemudahan pinjaman atau kredit kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil, dan menengah (UKM), untuk modal pengembangan usaha yang berujung kepada meningkatkan ekonomi masyarakat.  “Perbankan dan UKM selama ini sudah berjalan, tapi memang perlu ditingkatkan lagi,” jelasnya.

Dia mengatakan, peningkatan ekonomi masyarakat bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata namun juga pihak swasta. Juga, masyarakat sendiri pun harus memiliki kreativitas, salah satunya dengan menjadi pelaku usaha. Lebih jauh dia mengatakan, gejolak perekonomian dunia yang terjadi sedikit banyak juga mempengaruhi perekonomian Indonesia, termasuk perekonomian masyarakat. munib